Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Reapublik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin, mendorong pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melibatkan peran swasta, dalam proses pengadaan dan distribusi beras yang terus mengalami kenaikan harga.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan mengingat beban keuangan Badan yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja dan performa Bulog selama ini.
Pemerintah perlu berbagi peran kepada pengusaha penggilingan beras swasta dalam proses pengadaan dan melaksanakan penugasan distribusi pangan dari pemerintah.
“Bapanas harus realistis dan tidak boleh adu kuat dengan swasta dalam bisnis pangan. Ini eranya kolaborasi”, ujarnya mantan ketua HIPMI Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Rabu (05/04).
Menurut Wakil Ketua DPD RI Sultan, para pengusaha penggilingan padi swasta lebih mampu merebut hati Petani dengan harga beli gabah yang memuaskan petani.
Di sisi lain, mereka para pengusaha selalu hadir sebagai pemberi pembiayaan kepada petani di beberapa sentra beras.
“Bapanas tidak boleh terus membebani Bulog dengan penugasan yang justru merugikan kinerja keuangan perusahaan. Pemerintah tidak bisa mengharapkan sistem pasar yang seimbang sementara terus bertindak monopolistik dalam agenda pemenuhan Cadangan Beras pemerintah”, tegasnya.
Lebih lanjut Sultan menegaskan bahwa sampai kapan pun Bulog tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha penggilingan padi swasta. Jangan memaksakan Bulog bekerja sendiri dengan kondisi keuangan yang belum stabil.
“Bahkan ketika harus terpaksa memenuhi kebutuhan beras melalui impor. Swasta juga perlu diberikan kesempatan yang sama, agar tercipta mekanisme pasar yang kompetitif”, usul Senator asal Bengkulu itu.
Mereka para pengusaha juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun perekonomian nasional. Jangan sampai negara dianggap bersikap tidak adil dan menyebabkan persaingan dalam tata niaga pangan menjadi semakin runyam dalam jangka panjang”, tutup Wakil Ketua DPD RI Sultan.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan bahwa pihaknya kerap kalah dalam penyerapan hasil panen petani lokal. Di saat yang sama, kondisi terkini keuangan perusahaannya dengan mengatakan, Bulog memiliki utang Rp7 triliun hingga tahun ini.
Meski memiliki utang sebesar Rp7 triliun, Bulog memiliki piutang sebesar Rp2,6 triliun. Angka tersebut adalah utang pemerintah ke Bulog