JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat pendapatan nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke meningkat 75 persen, dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kenaikan itu tercatat dalam data operasional periode Mei–September 2026.
Selain pendapatan, KKP melaporkan harga ikan tuna di kawasan tersebut naik 50 persen. Harga yang sebelumnya sekitar Rp30 ribu per kilogram menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram.
Capaian itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Special Event “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” yang digelar Garuda TV di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi salah satu sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
KKP mengaitkan kenaikan tersebut dengan pengembangan ekosistem ekonomi melalui program KNMP. Program ini diarahkan agar nelayan memperoleh nilai tambah melalui kegiatan usaha dan akses pemasaran, selain menjual hasil tangkapan.
Di Tongke-Tongke, program itu mencatat penyerapan 39 tenaga kerja selama Mei–September 2026. KKP juga mencatat berkembangnya lima jenis lapangan pekerjaan serta keanggotaan 80 orang dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Fasilitas yang disiapkan dalam program antara lain dermaga, pabrik es, penyimpanan dingin, dan sarana produksi. KKP turut mendorong pembentukan unit usaha produktif bagi masyarakat pesisir.
KKP juga melaporkan uji coba pengiriman hasil perikanan dari 26 kampung nelayan. Total ikan yang dikirim mencapai 719 ton dengan nilai ekonomi Rp18,77 miliar. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan nasional pada Januari–September 2026 tercatat 108,3, naik 4,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Produksi Perikanan Nasional Tumbuh
Produksi kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 26,25 juta ton pada 2025, meningkat 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah itu terdiri atas 7,85 juta ton perikanan tangkap, 6,75 juta ton ikan budi daya, dan 11,65 juta ton rumput laut.
Hingga September 2026, produksi tercatat 19,89 juta ton atau naik 3,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. PDB sektor perikanan tumbuh 4,95 persen pada 2025 dan mencapai pertumbuhan tahunan 6,86 persen pada triwulan II 2026.
Nilai ekspor kelautan dan perikanan pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, tumbuh 5,2 persen. Hingga Agustus 2026, ekspor tercatat US$4,23 miliar atau naik 6,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indonesia juga memperoleh tambahan kuota penangkapan tuna sirip biru sebanyak 1.670 ton, meningkat 25 persen.
Di sisi penerimaan negara, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp2,4 triliun pada 2025. Hingga September 2026, realisasinya sebesar Rp1,65 triliun, naik 5,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
KKP memperkirakan sekitar 2,32 juta orang dari keluarga pelaku usaha kelautan dan perikanan akan menerima manfaat program prioritas pada 2026. Penerima manfaat diproyeksikan mencakup sekitar 2,2 juta orang dari KNMP, 16 ribu orang dari budi daya ikan tematik, 85.600 orang dari revitalisasi tambak Pantura, dan 21.696 orang dari pengembangan tambak udang terintegrasi.
Pengawasan dan Konservasi
Sepanjang 2025–2026, KKP melaporkan penangkapan 502 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Potensi nilai ekonomi yang diselamatkan dari penindakan tersebut mencapai Rp12,71 triliun. KKP juga menggagalkan penyelundupan 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon.
Pengawasan lainnya meliputi penertiban 174 rumpon ilegal, penindakan 137 pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta penanganan praktik destructive fishing dan usaha perikanan ilegal di 27 lokasi. Secara keseluruhan, KKP menyebut potensi kerugian negara sebesar Rp16,03 triliun berhasil diselamatkan.
Luas kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 31,6 juta hektare hingga Oktober 2026, melampaui target tahun tersebut sebesar 30,7 juta hektare. KKP juga melaksanakan restorasi mangrove di lahan tambak tidak produktif seluas 2.333,28 hektare, meliputi 1.752,29 hektare di Kabupaten Bekasi dan 580,99 hektare di Kabupaten Subang.
KKP mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya biaya operasional nelayan, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar, kesenjangan kesejahteraan antardaerah, serta dampak perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut.
Trenggono mengatakan capaian yang dilaporkan menjadi dasar untuk melanjutkan lima kebijakan ekonomi biru dengan prinsip ekologi sebagai panglima. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP rampung hingga 2029. KKP menyatakan keberhasilan sektor ini juga diukur dari kesejahteraan nelayan, kemandirian pembudi daya, penguatan industri, dan keberlanjutan ekosistem.
