Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menilai kebijakan pemerintah yang mencabut aturan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit (CPO) sebagai akar masalah meningkatnya angka inflasi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya saat ini.
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
“Inflasi yang terjadi saat ini merupakan inflasi yang bersifat inti akibat oleh faktor eksternal yang fundamental terkait permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu 06/04/2022.
Menurut Sultan, seharusnya Indonesia tidak perlu mengalami inflasi jika aturan DMO CPO tidak dicabut. Karena CPO memiliki manfaat ekonomi strategis yang ganda. Selain dikonsumsi menjadi minyak goreng, juga merupakan bahan dasar biosolar yang juga sedang mengalami kelangkaan saat ini.
Efek domino kelangkaan CPO dan pencabutan HET minyak goreng ini setidaknya menyebabkan harga minyak goreng kemasan naik 100 persen dan produksi biosolar yang merupakan BBM bersubsidi menjadi terbatas.
“Dan Masyarakat harus menerima kenyataan inflasi bahan pangan dan biaya transportasi”, ucap Sultan.
Oleh karena itu, kami minta pemerintah untuk segera memberlakukan aturan DMO CPO 20 Persen. DMO CPO secara prinsip merupakan garis merah ekonomi Pancasila berdasarkan pasal 33 konstitusi.
Di mana keberpihakan dan prioritas utama hasil kekayaan alam Indonesia adalah diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia, bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Pemberian BLT yang hanya khusus untuk minyak goreng tidak akan signifikan mengurai inflasi dengan kategori inti ini dan belum cukup efektif memperbaiki daya beli masyarakat.
“Kita tidak ingin standar hidup masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.”, tutupnya.
Siaran pers Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin