REDAKSISATU.ID Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024.
“Hari ini bapak Presiden, bapak Wakil Presiden dan seluruh Menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Keterangan Pers usai penyerahan SPT.
Batas akhir penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 adalah tanggal 31 Maret 2024. Oleh karena itu, Menkeu pun mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau di atas Rp54 juta per tahun dapat segera mengisi dan melaporkan SPT Tahun 2023.
“Masyarakat diimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan SPT-nya secara tepat waktu. Kalau ada berbagai pertanyaan, Direktorat Jenderal Pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban penyerahan SPT,” Sri Mulyani.
Setelah melakukan pelaporan secara elektronik, Presiden dan Wapres menunjukkan bukti penyampaian SPT pajak elektronik kepada awak media. Presiden dan Wapres kemudian berfoto bersama dengan para menteri yang juga telah selesai melakukan pelaporan.
Tampak hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.
Hadir juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Editor: Adrianus Susanto318