Beranda KALBAR Polri Bantah Pernyataan Presiden Terkait Produk Impor

Polri Bantah Pernyataan Presiden Terkait Produk Impor

Polri
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo.
KALBAR | redaksisatu.id – Polri melalui Kepala Divisi Humas Mabes Polri membantah pernyataan Presiden Ir. H. Joko Widodo terkait larangan penggunaan Produk Luar Negeri.

Sebelumnya, beberapa Kementerian/lembaga ditegur oleh Presiden Jokowi dalam membeli produk luar negeri, termasuk seragam maupun sepatu TNI-Polri.

Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selalu mendukung program Pemerintah dalam penggunaan produk dalam Negeri.

BACA JUGA  Obyek Wisata Maligi, Ikon Terbaru Pariwisata Sumbar
Polri
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam Negeri mencapai 98%.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40%.

“Sebagian besar belanja barang-barang menggunakan produk dalam negeri, sampai 98%. Polri menggunakan produk dalam Negeri yang sesuai target dari Kementerian manives kan 40% belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam Negeri Polri sudah melampaui itu,” kata Dedi saat ditemui Alinea.id di Kompleks Universitas Paramadina, Senin 28 Maret 2022.

BACA JUGA  Jalan Tol Pontianak - Pelabuhan Kijing Segera Dibangun
Polri
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo.

Dedi menjelaskan, 2% dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.

“Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2% yang belum diproduksi di dalam Negeri, yaitu peralatan Jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” ujar Dedi.

Selain Jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

BACA JUGA  May Day 2022, Pemerintah Wajib Tahu 11 Catatan 3 Isu KSBSI Kalbar

“Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota,” tutur Dedi.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengarahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Jokowi menargetkan 40% dari total pengadaan barang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senilai Rp400 Triliun diisi produk dalam Negeri.

“Kita hanya minta 40% saja sampai Mei. Tadi pagi saya cek baru Rp214 Triliun,” katanya.

Jokowi juga menyinggung sejumlah produk yang sejatinya sudah dapat diproduksi dalam Negeri namun masih Impor.

“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujar Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan,” lanjutnya.

Adrian318

BACA JUGA  Kapolres Kubu Raya Cek Pospam di Terminal ALBN Ambawang
Artikel sebelumyaBantuan Korban Gempa di Kabupaten Pasbar, Sumbar terus mengalir
Artikel berikutnyaDPO Joni Isnaini Benar-benar Ditangkap Polda Kalbar

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.