REDAKSI SATU – Ditreskrimsus Polisi daerah Kalimantan Barat secara tegas mengungkapkan bahwa tidak ada penyimpangan pengelolaan tambang yang dilakukan oleh PT EJM (PT Enggang Jaya Makmur), maupun PT ANTAM, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik negara maupun masyarakat.
Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi daerah Kalimantan Barat, Kombes Pol. Burhanudin, S.H., S.I.K., M.H melalui rilis Kasubdit IV Tipidter Kompol Yoan Febriawan, S.I.K dan Kabid Humas Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H, pada Rabu 13 Agustus 2025.
Menurut pihak Kepolisian daerah Kalimantan Barat, pasca beredar isu dugaan penyimpangan pengelolaan tambang oleh PT EJM dan PT ANTAM di media sosial dan media online yang diungkap LI BAPAN Kalbar, Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyelidikan langsung di lapangan.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi LSM LI BAPAN Kalbar, Stevanus Febyan Babaro menyebutkan adanya dugaan aktivitas penambangan bauksit diduga kuat dilakukan oleh PT EJM di area koordinat Lat: -0.2755556, Lon: 110.1833333, yang berada dalam wilayah konsesi resmi PT ANTAM, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Dipimpin oleh Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polisi daerah Kalbar Kompol Yoan Febriawan, S.I.K., S.H., M.I.K., berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar, Tim melakukan penyelidikan lapangan di Desa Enggadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau pada Senin 11 Agustus 2025.
Komisaris Polisi Yoan Febriawan menerangkan, bahwa di lokasi Tim memeriksa dokumen perizinan milik kedua perusahaan serta meninjau langsung area tambang dan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

PT EJM memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dengan komoditas Latrit lengkap dan aktif Nomor : 500.10.29.16/285/DPPESDM-E, tanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Disperindag ESDM Provinsi Kalbar dan aktivitas penambangan yang dilakukan di Lokasi Perusahaan telah sesuai izin, yaitu penambangan mineral berupa latrit (batuan tanah merah).
Tim menemukan bahwa terdapat workshop milik PT EJM yang berdiri di lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah IUP PT ANTAM, tidak ditemukan kegiatan penambangan mineral di workshop tersebut.
PT ANTAM memiliki IUP lengkap, namun belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat setempat, sehingga hingga saat ini belum memulai aktivitas penambangan dan masyarakat setempat pemilik tanah menggarap lahan mereka untuk pertanian.

Berdasarkan survei lapangan, tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan PT EJM yang melanggar wilayah izin atau memasuki wilayah PT ANTAM.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanudin, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasubdit IV Tipidter menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan lokasi, Tim memastikan tidak ada penyimpangan pengelolaan tambang yang dilakukan oleh PT EJM maupun PT ANTAM, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik negara maupun masyarakat.
“Polda Kalbar telah melakukan respon cepat untuk menanggapi isu yang beredar tersebut, kami lakukan penyelidikan langsung di lapangan dan ternyata tidak ada penyimpangan yang terjadi, semua perizinan lengkap dan aktivitas penambangan mineral tidak ada yang menyalahi aturan. Beberapa pihak terkait juga sudah kami lakukan pemanggilan, yaitu dari kedua perusahaan, dari Dinas ESDM Provinsi Kalbar serta perwakilan masyarakat pemilik lahan hingga saat ini tidak ditemukan penyimpangan,” kata Yoan.
Kabid Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno menambahkan, bahwa penyelidikan ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar di publik.
“Penyelidikan di lapangan telah kami lakukan secara komprehensif. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran atau penyelewengan izin oleh kedua perusahaan. Kami menghimbau masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terprovokasi sebelum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang,” pungkas Bayu.