REDAKSI SATU – PMKRI Cabang Pontianak menggelar Aksi Mimbar Bebas Peringatan 26 Tahun Reformasi sekaligus Dies Natalis PMKRI Ke-77 tahun di Bundaran Digulis, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 25 Mei 2024, Pukul 15.30 s.d 16.51 WIB. Sampai hari ini, massa PMKRI menilai bahwa cita-cita reformasi itu sendiri belum terwujud.
Korlap Aksi Joshierai Omutn Panata Gumi dengan massa PMKRI kurang lebih 30 orang tersebut menyampaikan bahwa Aksi Mimbar Bebas ini tujuannya untuk mengulik Peringatan 26 Tahun Reformasi yang juga bertepatan dengan Dies Natalis PMKRI Ke-77 tahun.
Lanjut Joshierai Omutn Panata Gumi menyampaikan, beberapa point tuntutan yang disampaikan pada kesempatan ini, yakni:
1. Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat;
2. Mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan petani dan memfasilitasi alat pertanian, serta meninjau dinas-dinas pertanian di daerah dan menyediakan pasar bagi petani lokal;
3. Mendesak pemerintah untuk lebih mempertimbangkan biaya pendidikan dan lebih teliti dalam penyaluran beasiswa serta menjamin kesejahteraan guru honorer;
4. Mendesak pemerinta segera menuntaskan persoalan HAM berat di Indonesia.
Dalam Aksi Mimbar Bebas ini, beberapa dari massa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dengan lantang menyampaikan protes terhadap kebijakan Pemerintah terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sangat tinggi saat ini. Belum lagi kesenjangan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar yang terjadi di daerah dan di Kota.
Biaya UKT yang tinggi saat ini dampaknya sangat negatif, sehingga menyebabkan banyaknya generasi muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“26 Tahun Reformasi kita telah lewati bersama, tapi masih terjadi penindasan ditengah-tengah masyarakat kita. Pendidikan di Indonesia tidak merata, saat ini banyak generasi muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena biaya UKT yang sangat mahal,” ujar Marsel.
Selain itu, RIKO yang juga merupakan Kader Muda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pontianak, mendesak Pemerintah agar mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat menjadi UU. Dia menilai, apabila RUU tentang Masyarakat Adat disahkan menjadi Undang-undang maka kemungkinan besar tidak terjadi lagi konflik-konflik antara Perusahaan dan Masyarakat Adat itu sendiri.
Ironisnya lagi, menurut massa PMKRI, saat ini banyak Hutan Adat di wilayah Kalimantan Barat yang dialihfungsikan menjadi hutan produksi. Hingga pengerusakan Hutan-hutan Adat secara Ilegal tanpa penegakan aturan dan Undang-undang.
Tidak hanya itu, fasilitas pertanian yang tidak memadai dan harga pupuk yang mahal juga menjadi sorotan dalam Aksi Mimbar Bebas Peringatan 26 Tahun Reformasi sekaligus Dies Natalis PMKRI Ke-77 tahun.
Editor: Adrianus Susanto318