Beranda NASIONAL Penyandang Disabilitas & Komitmen Kemnaker di Sektor Ketenagakerjaan

Penyandang Disabilitas & Komitmen Kemnaker di Sektor Ketenagakerjaan

Penyandang disabilitas
Jakarta I Redaksisatu.id – Kepada kelompok penyandang disabilitas Kemnaker memiliki perhatian yang besar terhadap isu ketenagakerjaan, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Kelompok penyandang disabilitas tersebut harus memperoleh akses penuh di sektor ketenagakerjaan, kata Mentri Ketenagakerjaan ketika menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pelatihan vokasional yang menjadi alternatif bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. 

“Ini juga menjadi pilihan bagi disabilitas untuk mendapatkan standar yang layak dengan cara sertifikasi kompetensi,” ujar Ida

Terkait keketuaan G20 sektor ketenagakerjaan, Kemnaker memprioritaskan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang kelompok tersebut. Ini harus menjadi perhatian bagi negara maju dan negara berkembang untuk menjadikan sektor ketenagakerjaan yang inklusif itu menjadi isu ketenagakerjaan.  

“Kami ingin menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain bahwa isu inklusif bagi penyandang kelompok itu adalah isu prioritas. Kami meyakini ini akan akseleratif kalau kita angkat di pertemuan G20,” kata Ida.  

Kemnaker kata Ida sudah dan sedang melakukan diseminasi percepatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di seluruh provinsi dengan memberikan perhatian kepada Pemerintah Daerah.  “Ini yang harus kita bangun perhatiannya dari Pemerintah Daerah bukan hanya program ULD tapi juga program ketenagakerjaan lainnya yang didukung oleh Pemerintah Pusat,” katanya.     

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia menambahkan, tantangan besar yang dihadapi KND adalah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Jalur komunikasi ini harus tetap berada pada jalur tugas KND sebagai lembaga pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang kelompok ini,” ujarnya.(*)

 

BACA JUGA  Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak umur 6 sampai 11 tahun
Artikel sebelumyaPolres Bukittinggi Amankan 1 Truk Miras
Artikel berikutnyaKemenag Tolak Legalisir Ijazah Muhsani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.