London, Redaksi Satu | Hujan interupsi dari anggota parlemen, persiapan pidato Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menuduh mantan pejabat senior Olly Robbins sengaja dan berulang kali menahan informasi penting terkait skandal pemeriksaan keamanan Peter Mandelson.
Pernyataan keras itu disampaikan Starmer dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (21/4/2026), hanya beberapa hari setelah terungkap bahwa kandidat pilihannya untuk posisi duta besar di Washington gagal dalam proses pemeriksaan keamanan.
Dalam pengakuannya, Starmer menyebut penunjukan Mandelson sebagai “kesalahan mendasar”. Namun ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama berada pada Foreign, Commonwealth & Development Office (Kementerian Luar Negeri Inggris) yang dinilai tidak menyampaikan informasi krusial tersebut kepada dirinya maupun tim di Downing Street.
Informasi Disembunyikan dari Perdana Menteri
Starmer menyatakan bahwa keputusan untuk menahan informasi bukanlah karena kelalaian administratif, melainkan tindakan yang disengaja.
“Keputusan yang disengaja telah diambil untuk tidak membagikan informasi itu kepada saya dalam beberapa kesempatan,” tegasnya di hadapan parlemen.
Ia juga mengaku “terkejut” karena tidak pernah diberi tahu terkait rekomendasi hasil pemeriksaan keamanan tersebut, meskipun ia menilai data sensitif tetap harus dilindungi.
Penyelidikan dan Peran Komite Intelijen
Pemerintah kini telah menyerahkan dokumen terkait kepada Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC) untuk ditelaah. Komite tersebut diperkirakan akan meninjau secara mendalam sebelum hasilnya diserahkan kembali ke pemerintah dan dipublikasikan.
Ketua ISC, Lord Beamish, juga mendesak agar seluruh dokumen terkait proses pengambilan keputusan segera diserahkan, termasuk jejak audit internal dan notulen rapat di Kementerian Luar Negeri.
Rantai Kelalaian di Internal Pemerintah
Terungkap bahwa Robbins tidak melaporkan kegagalan pemeriksaan keamanan tersebut kepada sekretaris kabinet saat itu, Chris Wormald, bahkan saat dilakukan evaluasi internal pada September tahun lalu.
Selain itu, Robbins juga tidak memberi tahu pejabat di Downing Street maupun penasihat utama pemerintah lainnya.
Sementara itu, pendahulu Wormald, Simon Case, sebelumnya telah menyarankan agar proses pemeriksaan keamanan Mandelson diselesaikan sebelum penunjukan dilakukan. Namun, saran tersebut tidak diindahkan.
Keputusan Kontroversial dan Dampaknya
Lebih jauh, Robbins diketahui membatalkan keputusan dari United Kingdom Security Vetting (UKSV) yang semula menggagalkan Mandelson hanya dalam waktu 24 jam. Keputusan tersebut dinilai memberi ruang sangat sempit untuk mitigasi risiko keamanan.
Akibat polemik ini, kewenangan terkait proses tersebut kini telah dicabut dari Kementerian Luar Negeri.
Tekanan Politik Meningkat
Kasus ini memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen dari Partai Buruh, terutama karena muncul di tengah upaya Starmer memulihkan kepercayaan publik atas kepemimpinannya, termasuk dalam penanganan krisis Iran.
Meski banyak anggota parlemen percaya Starmer tidak mengetahui persoalan tersebut, kasus ini tetap dianggap sebagai pengingat serius atas lemahnya penilaian dalam pengangkatan pejabat strategis.
Starmer sendiri membantah telah menyesatkan parlemen, meskipun mengakui bahwa penjelasan sebelumnya yang ia sampaikan tidak sepenuhnya akurat.
