Iklan
Iklan
BerandaNASIONALPenghapusan Presidential Threshold Kunci Perubahan Bangsa

Penghapusan Presidential Threshold Kunci Perubahan Bangsa

Aktivis yang tergabung dalam Presidium People Aspiration Center (PEACE) mendukung DPD RI memperjuangkan penghapusan Presidential Threshold, yang merupakan kunci perubahan Bangsa.

Dukungan penghapusan Presidential Threshold, disampaikan saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III Lantai 8, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M Nero. Sementara aktivis PEACE dihadiri Ahmad Shahab (Ketua Umum), Amir Akbar (Pembina), Erman Umar (Anggota Penasehat), Murjaningsih (Wakil Bendahara) dan Juwari (Ketua II).

BACA JUGA  Jalan PT. BPG Ditutup Oleh Masyarakat Desa Betuah

Ketua Umum PEACE, Ahmad Shahab, menyampaikan lembaganya selalu menyoroti dan melakukan kritik keras terhadap perilaku politisi di negeri ini. “Kami ingin berembuk, agar DPD RI memiliki peranan yang besar,” tutur Ahmad.

presidential
Aktivis Presidium People Aspiration Center (PEACE)

Dikatakan, semakin hari perilaku oligarki semakin ugal-ugalan. Mereka menguasai semua hajat hidup orang banyak tanpa memikirkan kelangsungannya di masa mendatang.

“Perilaku oligarki sudah di luar batas. Mereka menguasai semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus ada perubahan mendasar terhadap hal ini,” ujarnya.

BACA JUGA  Perkuat Peran Daerah BPP-KKP Temui Ketua DPD RI

Pembina PEACE, Amir Akbar, menambahkan ketimpangan dan ketidakadilan dapat dilihat dengan gamblang. “Begitu banyak ketimpangan dan ketidakadilan di negeri ini. Perpecahan terjadi di mana-mana,” tutur Amir.

 

Ditambahkan, DPR RI saat ini sudah tak bisa diharapkan lagi. Satu-satunya harapan tempat bergantung ada pada institusi DPD RI. “Kami sudah tak bisa lagi menyandarkan harapan kepada DPR RI. Kami melihat ada harapan yang besar di DPD RI. Dan kami menilai perubahan bangsa ini kuncinya ada di Presidential Threshold,” tegas Amir.

Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin menuturkan, sejauh ini DPD RI tetap konsisten berada di barisan rakyat. Itu sebabnya DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla berkomitmen untuk meluruskan dan memperbaiki arah perjalanan bangsa.

BACA JUGA  Tim Pengacara HS Minta Semua Pihak Tidak Berasumsi terkait Dugaan Pencabulan

“Dan memang betul, kuncinya adalah Presidential Threshold. Maka secara kelembagaan kami tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tutur Bustami.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjelaskan alasan lembaga yang dipimpinnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

presidential
Ketua DPD RI LaNyalla

“Karena selain melanggar konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam naskah pembukaan konstitusi kita,” ujar LaNyalla.

BACA JUGA  Oligarki Ekonomi Bajak Kekuasaan Negeri Ini

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan jika ambang batas pencalonan Presiden dari 20 persen menjadi nol persen adalah sebuah keharusan. “Presidential Threshold merupakan salah satu faktor pemicu masuknya oligarki untuk menyandera dan memaksa kekuasaan berpihak kepada mereka,” tegas LaNyalla.

Hal itu terjadi dalam proses pemilihan pemimpin nasional, karena dari situlah biaya konsolidasi partai politik yang dipaksa harus berkoalisi untuk dapat mengusung capres dan cawapres menjadi mahal.

“Mahalnya biaya politik itulah yang menjadi pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk membiayai sekaligus menyandera kekuasaan,” ujar LaNyalla.(*)

BACA JUGA  Sebagai Penjaga Konstitusi Kualitas Analisis MK Semakin Berkurang

SIARAN PERS
Ketua DPD RI Selasa, 14 Juni 2022

Trending

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.