Iklan
Iklan
BerandaDPD RIPara Peternak Suarakan Kerugian Selama 5 Tahun di Depan Komnas HAM

Para Peternak Suarakan Kerugian Selama 5 Tahun di Depan Komnas HAM

Para peternak mandiri dan rakyat yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Perunggasan Indonesia  menyuarakan kerugian yang sudah dialami selama 5 tahun, dengan menggelar aksi demo di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (13/3). 

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni dalam Aksi Damai tersebut mengatakan, Kerugian ini diakibatkan oleh praktik konglomerasi peternakan menguasai industri perunggasan.

“Tanpa memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mengembangkan usahanya”, kata Parjuni,

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Najamudin.

Meminta, Pemerintah dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera menjawab tuntutan para peternak unggas.

Dengan serangkaian kebijakan yang pro kepada para peternak berskala kecil, seperti peternak ayam mandiri, atau rakyat.

Sesuai amanah UU nomor 41 tahun 2014 dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penguasaan terhadap industri peternakan unggas, khususnya jenis ayam oleh korporasi besar sudah melampaui batas-batas persaingan usaha yang sehat dalam kaidah keadilan ekonomi.

“Kami minta perhatian terhadap tuntutan para peternak tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, dengan kebijakan pengembangan industri dan persaingan usaha peternakan, yang mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (15/04).

Menurut UU peternakan, kata Sultan, Pemerintahan Pusat dan Daerah dengan segala kewenangannya, memiliki tanggung jawab mendorong agar sebanyak mungkin masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan yang baik.

Praktik oligopoli pada industri peternakan unggas sangat mengganggu mekanisme ekonomi nasional yang berasaskan pada ekonomi kerakyatan.

ika dibutuhkan, Pemerintah harus mendefinisikan secara jelas bahwa Peternakan unggas, adalah industri yang hanya boleh dikembangkan oleh pelaku usaha atau kelompok usaha bersama peternakan unggas dengan skala usaha menengah ke bawah.

BACA JUGA  Di White House, Senator NTT Kenalkan Lagu ‘Gemu Famire’ ke Pelajar Amerika

“Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dan memastikan perlindungan terhadap industri peternakan unggas rakyat dari praktik oligopoli korporasi”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Izin usaha peternakan kepada korporasi besar, lanjutnya, hanya bisa diberikan dengan syarat penerapan skema kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah harus mengidentifikasi persoalan pengembangan industri peternakan mandiri.

“Saya kira hambatan utama ketidakmampuan peternak mandiri untuk bersaing dengan korporasi adalah pada in put pakan ternak. Sehingga Kita harus mendorong agar pemerintah mengembangkan kemandirian pakan di setiap daerah”, sambungnya.

Oleh karena itu, kata Sultan, perlu dibangun industri pakan ternak dalam skala besar.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga perlu mengambil bagian, dalam melindungi kepentingan peternak ayam rakya,t dengan menaikkan harga batas bawah dan batas atas daging ayam, yang ada saat ini sesuai kebutuhan peternak rakyat.

“Pada sisi bisnis, kami berharap KPPU bisa menelaah secara saksama dampak oligopoli peternakan ayam terhadap industri dan mekanisme pasar”, ungkapnya

“Dan kemudian menetapkan bahwa oligopoli peternakan ayam sebagai sebuah pelanggaran hukum niaga yang setidaknya harus diawasi dan dibatasi secara tegas oleh negara”, tutupnya.

Editor:Khairul Ramadan

Trending

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.