Redaksi Satu – Angka kriminalitas menjadi acuan, dalam memerangi tingkat kejahatan, yang berkedok organisasi masyarakat (Ormas).
Dalam upaya menekan angka kriminalitas, sekaligus memastikan iklim investasi yang kondusif, (17/7/2025).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen, menindak tegas segala bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi premanisme di tengah masyarakat.
“Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan langkah preventif, preemtif, maupun penegakan hukum dapat berjalan optimal.
Sehingga premanisme yang merugikan masyarakat, maupun investor dapat ditekan,” ujar Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah
saat memimpin rapat koordinasi di Makassar, Rabu (16/7/2025).
Agenda ini difokuskan pada pengendalian tingkat kriminalitas, serta tindak lanjut penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Keberadaan mereka yang terafiliasi dengan, praktik premanisme di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Irwansyah juga menegaskan bahwa:
Stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan, fondasi utama bagi angka pertumbuhan ekonomi nasional.
“Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme, dalam bentuk apa pun.
Pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat, agar dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.
Menurut data yang dipaparkan Polda Sulsel mengungkap sedikitnya, terdapat 25 ormas di wilayah Sulsel yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme.
Modus yang dijalankan antara lain pungutan liar, penguasaan lahan secara ilegal, intimidasi proyek strategis.
Hingga penawaran jasa pengawalan, tanpa izin yang kerap disertai pemaksaan.
Sementara itu, catatan Bareskrim Polri menunjukkan, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat.
Jumlah laporan kasus premanisme di Indonesia pada semester I 2025, dengan 159 laporan polisi.
Khusus kasus pemerasan, tercatat sebanyak 453 kasus pada periode yang sama, naik dari semester sebelumnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 61 Tahun 2025.
Telah membentuk Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan, sejumlah kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Satgas ini akan bertugas melakukan, penanganan tegas sekaligus pembinaan terhadap ormas, yang terindikasi menjalankan aktivitas premanisme.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pentingnya untuk terus memperkuat sinergi.
Dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan.
