REDAKSI SATU – Pontianak, 14 Juni 2025, Hari itu, tepat 25 tahun sejak peristiwa tragis yang merenggut nyawa Syafaruddin, seorang mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) yang tewas tertembak saat mengikuti aksi demonstrasi pada 14 Juni 2000. Tragedi itu terjadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan hingga kini belum ada kejelasan hukum terkait siapa pelaku penembakan, apa motifnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan hukum dan publik.
Menurut massa Aksi, Syafaruddin bukan hanya korban kekerasan, tetapi juga simbol dari matinya keadilan. Seperempat abad berlalu, negara masih bungkam. Aparat belum membuka dokumen kasus ini secara terbuka, dan tidak ada proses hukum yang berpihak pada kebenaran.
“Keadaan ini mencerminkan watak negara yang masih alergi terhadap kritik, serta memperlihatkan bagaimana impunitas menjadi budaya yang dibiarkan tumbuh subur,” ungkap massa Aksi melalui Korlap Syarif Falmu saat membacakan Press Release di Mapolda Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Senin 16 Juni 2025, sore.
Dalam rangka memperingati tragedi kematian Syafaruddin tersebut, massa aliansi mahasiswa dan pemuda kembali menggelar aksi damai bertajuk “Juni Berdarah” sebagai bentuk perlawanan terhadap pelupaan dan pengingkaran sejarah. Aksi ini bukan sekadar mengenang, tetapi juga mempertegas bahwa mahasiswa tidak pernah berhenti menuntut keadilan atas nama korban (Syafaruddin) yang dilupakan.
“Kami menyadari bahwa menyuarakan keadilan hari ini tidak mudah. Namun, kami juga percaya bahwa diam adalah pengkhianatan terhadap perjuangan yang telah dibayar mahal oleh Syafaruddin dan banyak korban lainnya di seluruh Indonesia. Kami hadir sebagai generasi yang menolak lupa dan tidak akan pernah berhenti menagih tanggung jawab negara,” ujarnya.
Lanjut Korlap Aksi Syarif Falmu mengatakan, bahwa sebagai bagian dari aksi ini, kami menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat:
TUNTUTAN:
1. Menuntut Polda Kalimantan Barat untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapat di muka umum secara damai.
2. Menuntut Polda Kalimantan Barat untuk membuka kembali dokumen dan informasi terkait kasus kematian Syafaruddin, dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 16 Juni 2025.
Massa Aksi berharap Polda Kalimantan Barat dapat menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan keterbukaan informasi publik, serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk bersuara.
“Jika tuntutan ini diabaikan, maka jangan salahkan apabila gelombang aksi lanjutan akan terus kami suarakan lebih besar, lebih luas, dan lebih lantang,” ujarnya.
Sementara itu, dari pihak Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan proses dan koordinasi dengan Polisi Militer. Mengingat karena pada saat itu Institusi Kepolisian dan TNI masih menjadi satu, sehingga prosesnya ditangani oleh pihak Polisi Militer.
Dalam kesempatan tersebut, dari pihak Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat kepada massa Aksi juga mengatakan siap menerima bila ada bukti-bukti tambahan yang baru.
