Malang, redaksisatu.id – Kemenko Polkam, berikan dukungan dan penguatan, atas penurunan Indeks Kemerdekaan Pers.
Melalui Deputi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam) menguraikan.
Mereka memberikan dukungan dan kolaborasi lintas sektor, untuk mengatasi penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Jawa Timur.
Menurut catatan Kemenko Polkam, sebelumnya indeks kemerdekaan pers turun signifikan dari 76,55 (2023) menjadi 67,45 (2024).
Skor ini berada di bawah rata-rata nasional (69,46) dan menjatuhkan peringkat Jatim ke posisi 33 dari 38 provinsi.
Deputi V Kominfo Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya kemitraan strategis.
Antara pemda, penegak hukum, dan media dalam rakor “Peningkatan Nilai IKP Jatim” di Malang.
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, Ujar deputi Kemenko Polkam.
Dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan, bertanggung jawab,” ungkapnya.
Menurutnya, penurunan skor terjadi pada tiga dimensi utama, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi.
Serta lingkungan hukum. Situasi ini menandakan adanya tantangan struktural yang perlu, segera direspons secara terpadu.
“Era digital memang membawa tantangan besar, mulai dari maraknya hoaks hingga tekanan terhadap jurnalis.
Tapi ini juga momentum untuk memperkuat kebebasan pers, yang sehat dan bertanggung jawab,”tambahnya.
Ekosistem pers yang sehat, Kata Marsda Eko Dono, kemerdekaan pers daerah dapat diwujudkan.
Agar dapat terbuka terhadap kritik, dan menjamin akses, informasi publik yang adil dan transparan.
Ia juga membahas soal sengketa pers yang sering terjadi. Deputi V berpesan kepada aparat penegak hukum.
Yang menangani sengketa pers, untuk selalu menjunjung prinsip kehati-hatian.
Kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, akurasi informasi, dan etika jurnalistik.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum,”ujarnya.
Marsda Eko Dono mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat di Jawa Timur, untuk menjadikan insan pers sebagai mitra strategis.
Dalam menjaga demokrasi. Karena pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab adalah fondasi bangsa yang demokratis dan kuat.
“Kami tidak ingin penurunan skor IKP ini menjadi ajang saling menyalahkan.
Justru ini harus menjadi pemicu semangat untuk memperbaiki ekosistem pers secara bersama-sama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari perhatian, dan komitmen Kemenko Polkam.
Dalam menjaga demokrasi Indonesia melalui, penguatan kemerdekaan pers.
Diharapkan, sinergi yang dibangun hari ini dapat berkontribusi terhadap, peningkatan IKP Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.
Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua Dewan Pers; Direktur Ekosistem Media.
Kemudian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi); Direktur pada Jampidum, Kejaksaan Agung; serta Kabag Renops Stamaops, Mabes Polri.
Seluruh peserta rapat menyepakati pentingnya membangun, sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam memperbaiki iklim kebebasan pers di Jawa Timur.
