Redaksi Satu – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan polemik yang mencuat di tengah masyarakat terkait penggantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rumah sakit tersebut sejak awal dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, bukan semata-mata dana umat seperti yang banyak diklaim sejumlah pihak.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi menyusul banyaknya kritik yang menyebut pemerintah telah menanggalkan identitas keislaman dari rumah sakit tersebut, yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa banyak yang menyatakan Yayasan Al-Ihsan itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara,” ujar Dedi, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 Tahun 2003, terbukti bahwa Yayasan Al-Ihsan menerima aliran dana dari APBD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1993 hingga 2001.
Total dana yang dikucurkan mencapai hampir Rp12 miliar.
“Melalui anggaran rutin sebesar Rp1,5 miliar, anggaran pembangunan Rp2,6 miliar, kemudian Rp1,7 miliar, dan dari anggaran lainnya sebesar Rp6 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp11,9 miliar,” jelasnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa salah satu dasar terjadinya tindak pidana korupsi pada kasus tersebut adalah penyaluran anggaran yang dilakukan secara tidak sah.
Yayasan tersebut bukan lembaga vertikal maupun yayasan penyelenggara sosial yang sah menurut prosedur bantuan pemerintah.
“Bantuannya dilakukan terus-menerus, tidak sesuai prosedur proyek, dan pada waktu itu pengelola yayasan merupakan pejabat negara yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya,” katanya.
Lebih jauh, Dedi menyebut penggantian nama menjadi RS Welas Asih adalah bentuk penegasan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan milik negara yang dibangun dengan uang rakyat.
“Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, maka apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan,” tegasnya.
