Limapuluh Kota – Harapan Edi Warman alias Jenggot untuk memiliki seekor sapi hasil jerih payahnya selama enam tahun kini pupus. Sapi yang selama ini menjadi kebanggaannya dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan pengobatan dari petugas kesehatan hewan di wilayah Muaro Katinggian Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kab. Limapuluh-Kota.
Bagi Edi, kematian sapi 3 pekan lalu tersebut bukan sekadar kehilangan seekor ternak. Ada impian sederhana yang ikut terkubur bersama kematian hewan itu: menjual sapi untuk membelikan sebuah laptop bagi anaknya.
Selama enam tahun, Edi bekerja menggembalakan sapi milik orang lain. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan hasil jerih payah hingga akhirnya mampu memiliki seekor sapi sendiri. Namun, harapan yang dibangun bertahun-tahun itu justru berakhir dengan duka.
Nasib serupa juga dialami Harri Dedek. Sapi yang dipeliharanya secara bersama-sama dengan orang lain merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk membeli kayu, demi membangun pondok sederhana bagi istri dan keluarganya.
Kini, harapan itu ikut kandas. Sapi miliknya juga dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan penanganan dari petugas yang sama.
Peristiwa pengobatan tanpa didampingi dokter hewan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan serius terhadap praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Muaro Katinggian, sekaligus menyoroti fungsi pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota.
Pelayanan Dipersoalkan, Biaya Pengobatan Capai Rp150 Ribu
Nama Afrad Aulia, yang disebut menjalankan tugas sebagai mantri hewan, menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah pemilik ternak.
Afrad diduga menunda pelayanan pengobatan hingga sore hari. Kondisi tersebut menimbulkan keberatan warga karena pemilik sapi disebut harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk setiap ekor sapi yang mendapatkan suntikan.
Padahal, berdasarkan keterangan drh. Devi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota, pelayanan pengobatan hewan oleh petugas pemerintah selama jam kerja seharusnya tidak dipungut biaya alias gratis.
Pernyataan itu disampaikan drh. Devi di kantornya ketika Edi Warman alias Jenggot bersama warga lainnya datang mempertanyakan tanggung jawab dinas atas kematian tiga ekor sapi.
Selain persoalan biaya, warga juga mempersoalkan prosedur penanganan ternak. Afrad diduga menggunakan alat suntik yang sebelumnya telah dipakai pada sapi lain tanpa mengganti jarumnya.
Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian patut menjadi perhatian serius karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit antarter nak.
Kendati demikian, dugaan penggunaan alat suntik tersebut maupun kaitannya dengan kematian sapi masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebab, kematian sapi sehari setelah mendapatkan pengobatan belum dengan sendirinya membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan tindakan medis. Diperlukan pemeriksaan dokter hewan, rekam pengobatan, serta penelusuran kondisi ternak sebelum dan sesudah mendapatkan penanganan.
Kadis Keluhkan Kinerja Bawahan, Pengawasan Dipertanyakan
Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Devi, warga berharap memperoleh penjelasan sekaligus solusi atas kerugian yang mereka alami.
Namun, dalam pertemuan itu, perhatian justru tertuju pada pernyataan kepala dinas yang mengeluhkan kinerja bawahannya. Ia disebut menyampaikan bahwa petugas yang bersangkutan sulit untuk diberi tahu atau diarahkan .
Diminta Bertanggung Jawab, Afrad Berdalih Tak Bisa Dituntut
Persoalan semakin memanas ketika Edi Warman alias Jenggot dan Edi A. mempertanyakan tanggung jawab Afrad Aulia atas kematian sapi yang sebelumnya mendapatkan penanganan darinya.
Di hadapan para pemilik ternak, Afrad disebut berdalih bahwa dirinya tidak bisa dituntut karena pengobatan tersebut dilakukan atas permintaan pemilik sapi sendiri.
Pernyataan itu tentu belum menjawab persoalan utama yang dipertanyakan warga. Sebab, permintaan pemilik ternak untuk mendapatkan pengobatan tidak serta-merta menghapus kewajiban petugas untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur dan standar kesehatan hewan.
Pemilik ternak datang meminta pertolongan karena berharap sapinya sembuh, bukan untuk menanggung risiko akibat dugaan kesalahan dalam penanganan medis.
Ketika Edi Warman dan pemilik ternak lainnya meminta pertanggungjawaban sekaligus ganti rugi atas kematian sapi mereka, Afrad disebut hanya terdiam. Tidak ada penjelasan maupun jawaban yang memuaskan atas tuntutan warga tersebut.
Sikap diam itu semakin menambah kekecewaan para pemilik ternak yang merasa kehilangan bukan hanya harta benda, tetapi juga hasil perjuangan dan tabungan mereka selama bertahun-tahun.
Pertanyaannya, apakah seorang petugas kesehatan hewan dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab hanya karena tindakan pengobatan dilakukan atas permintaan pemilik ternak?
Secara prinsip, persetujuan pemilik untuk dilakukan pengobatan tidak menghapus kewajiban petugas menjalankan tindakan secara profesional, sesuai kewenangan, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, untuk menentukan ada tidaknya kelalaian serta tanggung jawab atas kematian ternak, tetap diperlukan pemeriksaan dan pembuktian.
Karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota tidak seharusnya membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemeriksaan terhadap tindakan Afrad, prosedur pengobatan, serta penyebab kematian sapi harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Warga tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan kejelasan, tanggung jawab, dan penyelesaian atas kerugian yang mereka alami.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lain: sejauh mana fungsi pembinaan dan pengawasan telah dijalankan oleh pimpinan dinas?
Sebagai kepala instansi, tanggung jawab seorang pimpinan tentu tidak berhenti pada penyampaian aturan bahwa pelayanan pemerintah diberikan secara gratis. Lebih dari itu, kepala dinas harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh petugas di lapangan.
Apabila terdapat petugas yang diduga memungut biaya di luar ketentuan, menggunakan peralatan yang tidak memenuhi standar, atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai prosedur, dinas harus melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai aturan.
Keluhan terhadap kinerja bawahan semestinya menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan, bukan sekadar menjadi penjelasan atas persoalan yang terjadi.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan hewan pemerintah berjalan sesuai standar, bukan hanya jaminan yang disampaikan dari balik meja kantor.
Belasan Sapi Sakit, Dugaan PMK Perlu Segera Ditangani
Persoalan ini semakin mendesak setelah muncul laporan mengenai belasan sapi di Dusun Muaro Katinggian yang mengalami sakit. Sebagian ternak bahkan diduga menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius dinas terkait. Pemeriksaan langsung oleh dokter hewan, identifikasi penyakit, serta langkah pengendalian dan pencegahan penularan perlu segera dilakukan.
Jangan sampai masyarakat harus menunggu sampai ternaknya semakin parah atau mati terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelayanan yang semestinya.
Apabila dugaan PMK benar, penanganan tidak cukup hanya dengan memberikan pengobatan kepada ternak yang sakit. Diperlukan langkah pengendalian penyakit sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan ternak lain yang berpotensi terpapar.
Di tengah ancaman penyakit ternak dan kerugian ekonomi yang dialami peternak, kehadiran petugas kesehatan hewan seharusnya menjadi sumber perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Kematian Sapi, Ada Harapan Keluarga yang Hilang
Di balik persoalan administrasi, biaya pelayanan, dan pengawasan birokrasi, terdapat kisah masyarakat kecil yang kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada nilai seekor sapi.
Bagi Edi Warman, sapi itu merupakan hasil perjuangan selama enam tahun. Ia menggembalakan ternak milik orang lain demi mengumpulkan uang untuk membeli sapi sendiri. Impiannya pun tidak muluk-muluk, hanya ingin menjual sapi tersebut agar anaknya bisa memiliki laptop.
Sementara bagi Harri Dedek, sapi yang dipeliharanya bersama orang lain merupakan bentuk tabungan untuk mewujudkan tempat tinggal sederhana bagi keluarganya.
Dua kisah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan hewan bukan perkara sepele. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada peternakan, satu ekor sapi bisa menjadi hasil kerja bertahun-tahun sekaligus tumpuan harapan keluarga.
Karena itu, persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada saling menyalahkan antara petugas dan pimpinan instansi.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai standar pelayanan, dugaan pungutan biaya, prosedur penggunaan alat suntik, serta hasil pemeriksaan terhadap kematian ternak warga.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan pembinaan maupun sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah kematian sapi tersebut berkaitan dengan penyakit yang diderita sebelumnya, kondisi kesehatan ternak, atau kemungkinan kesalahan dalam penanganan medis.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan warga bukan sekadar pernyataan bahwa pelayanan pemerintah gratis. Mereka membutuhkan pelayanan yang benar-benar hadir, profesional, bertanggung jawab, dan mampu melindungi ternak yang menjadi sumber penghidupan.
Sebab, ketika seekor sapi mati, yang hilang bukan hanya seekor hewan. Bisa jadi, di dalamnya ikut terkubur tabungan, perjuangan bertahun-tahun, dan harapan sebuah keluarga.
