REDAKSI SATU – Seorang pelapor, Asdi mempertanyakan penangan proses hukum dugaan tindak pidana penggelapan BPJS Ketenagakerjaan yang ditangani oleh penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Kalbar. Laporan yang sudah kurang lebih satu tahun tersebut sempat ditawarkan mediasi oleh penyidik, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.
Terkait penanganan Proses hukum BPJS tersebut disampaikan langsung oleh Asdi kepada media online Redaksi Satu, Kepala Koordinator Perwakilan Kalimantan Barat pada Rabu, 15 April 2026, siang.
Pelapor menjelaskan, persoalan ini berawal pada saat dirinya bekerja menjadi seorang karyawan di PT First Resources Group (PT FR Group) sejak 14 Januari 2022 hingga 1 April 2025 dengan jabatan di Perusahaan sebagai Asisten General Affairs.
“Ternyata setelah di PHK, saya baru tahu bahwa saya tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, padahal saya sudah setor iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Saat klaim BPJS, saya diberikan oleh pihak Perusahaan yang datanya tidak sesuai dengan data diri saya, sehingga waktu itu saya tolak,” ungkap Asdi.
Persoalan ini dilaporkan pada Kamis, 17 Juli 2025, tahun lalu. Pada tanggal 16 Oktober 2025 dikeluarkan hasil penyidikan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kalbar.
“Pada tanggal, 26 Maret 2026 pihak penyidik menawarkan kepada saya untuk mediasi dengan pihak PT Prist Resources Group (PT FR Group) dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak penyidik, sehingga saya mempertanyakan kejelasan dari pihak penyidik yang menangani kasus ini seperti apa?,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, sebagai Pelapor dirinya menyampaikan apresiasi kepada penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Kalbar karena sudah menerima dan menangani laporan, namun Ia berharap ada perkembangan yang jelas dan transparan kepada dirinya sebagai pelapor.
