REDAKSI SATU – Ratusan massa Aksi Unjuk Rasa dari Mahasiswa Fisip Untan menyampaikan 6 (enam) poin tuntutan ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Terpantau, Aksi Unjuk Rasa ratusan massa dari Mahasiswa Fisip Untan yang dikoordinatori oleh Pangestu Wiguna membawa atribut aksi diantaranya bendera Fisip Untan, banner dan spanduk yang berisi protes dan kritikan, serta berita acara poin tuntutan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Presiden Mahasiswa BEM Fisip Untan Debora Ketrin Tini Malau mengatakan, tuntutan utama peserta aksi yakni mendesak DPR RI untuk mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR RI.
Ia menegaskan, BEM Fisip Untan datang untuk menyuarakan suara masyarakat tanpa melakukan tindakan anarkis.
“Yang pastinya kami membawa tuntutan yang harus ditemui langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti hal ini,” katanya.
Lanjut Presiden Mahasiswa BEM Fisip Untan Debora Ketrin Tini Malau menyampaikan, berikut poin-poin tuntutan yang kami sampaikan, yakni sebagai berikut:
1. Menuntut Reformasi DPR.
a) Mendesak DPR-RI untuk mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR-RI.
b) Membentuk lembaga independen yang dapat mengevalusi dan mengawasi DPR-RI sesuai dengan kondisi perekonomian negara.
c) Mempertanyakan ketidakadaan nya potongan pajak dari keseluruhan gaji dan tunjangan DPR-RI.
d) Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia.
e) Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPR baik pusat maupun daerah.
f) Menyiarkan secara langsung (live) setiap rapat dan pengambilan keputusan oleh DPR…
g) Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR (terutama yang tidak berkompeten untuk mengisi posisi tersebut).
“Menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik (guru/dosen). Menuntut pengesahan UU Perampasan Aset. Menuntut dan memastikan 19 juta lapangan pekerjaan. Menuntut penguatan pengawasan fungsi Ekskutif. Menuntut perjelasan dan perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI),” ujarnya.
Sebagai informasi, massa disambut langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Aloysius, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, dan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael.
Kehadiran unsur pimpinan provinsi Kalimantan Barat tersebut membuat situasi tenang dan kondusif, hingga massa membubarkan diri secara tertib.
Setelah penandatanganan Berita Acara tuntutan, massa bersama Forkopimda Kalbar pun menggelar doa bersama untuk para korban yang berpulang di tengah aksi menuntut keadilan di seluruh Tanah Air.
