Inggris I Redaksi Satu.id – Richard Ratcliffe, suami dari warga Inggris-Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe , telah menuduh Kementerian Luar Negeri berpuas diri setelah menolak seruan anggota parlemen untuk merombak upaya mengamankan pembebasan warga negara Inggris di luar negeri.
Sebuah laporan oleh komite pemilihan urusan luar negeri yang diterbitkan pada April mengutuk sikap Kementerian Luar Negeri sebagai rahasia, tidak konsisten dan dibangun di atas asumsi yang salah bahwa diplomasi diam-diam berhasil. Kutukan komite pemilihan urusan luar negeri itu dinyatakan setelah anggota mengambil bukti dari Zaghari-Ratcliffe dan keluarga tahanan politik lainnya.
Dikatannya, bahwa ditahannya tokoh-tokoh seperti Zaghari-Ratcliffe di penjara Iran sejak 2016 hingga tahun ini berkaitan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan para Menteri untuk memahami masalah utamanya, termasuk kebutuhan untuk membayar hutang kepada Iran £450 juta – yang diakui pemerintah Inggris.
Dalam tanggapan tertulisnya terhadap laporan komite, Kementerian Luar Negeri mengatakan: “Tidaklah pantas bagi pemerintah untuk membayar utang yang masih dalam pertimbangan pengadilan.”
Dikatakan bahwa pembayaran utang memakan waktu lama karena “kompleksitas teknis yang dapat terlibat untuk melakukannya secara legal dan caranya berkesesuaian dengan sanksi”.
Tanggapan tersebut tidak mengakui bahwa pendekatan yang diadopsi menjadi sebagaian factor lamanya berlangsung proses pengadilan. Dan bahwa ada hutang dan kemudian berselisih tentang tingkat bunga yang harus dibayar, yang pertama menyangkal ialah pengacara Inggris.
sejumlah surat terperinci yang dikirim pengacara Ratcliffe kepada para menteri yang menanyakan bagaimana masalah utang ditangani, tidak dijawab para mentri. Begitu juga pengakuan singkat.
menyangkut penolakan rekomendasi pusat komite utusan khusus untuk mengawasi kasus-kasus di mana warga negara Inggris ditahan karena pengaruh diplomatik Kementerian Luar Negeri mengatakan: bahwa “Menteri, duta besar, dan pejabat seniorlah yang memiliki hubungan yang diperlukan untuk campur tangan secara tegas dengan negara yang menahan.”
Penunjukan utusan AS yang berdedikasi untuk penyanderaan telah mengesankan komite.
Kementerian Luar Negeri membantah secara naluriah menempatkan hubungan bilateral yang lebih luas di atas kasus konsuler. Kerabat tahanan politik seperti Abd el-Fattah , warga negara Inggris yang ditahan di Mesir, mempertanyakan apakah Inggris pada akhirnya bersedia membahayakan hubungan perdagangan dan keamanan untuk menjamin pembebasannya.
Kementerian Luar Negeri juga membantah bahwa tingginya pergantian menteri dan pejabat sejak 2015 telah mempengaruhi kecepatan penanganan kasus tahanan. “Menteri yang masuk diberi pengarahan dalam beberapa hari setelah kedatangan, dengan kasus-kasus kompleks diprioritaskan,” katanya.
Ia menepis anggapan bahwa mereka mengunci keluarga tahanan dari diskusi tentang pendekatan terbaik, dengan mengatakan bahwa mereka “berkomitmen untuk mempertimbangkan semua permintaan bantuan konsuler, dan untuk memberikan dukungan yang efektif dan disesuaikan jika aman dan sesuai untuk melakukannya. Jika perlu, kami akan mempertimbangkan untuk menggunakan pihak ketiga, termasuk LSM, sebagai lawan bicara.”
Dikatakan: “Bukan berarti kami selalu menilai ada risiko dalam mengambil pendekatan publik terhadap kasus penahanan,” menambahkan bahwa keputusan apakah akan dipublikasikan pada akhirnya adalah untuk keluarga.
Dalam pernyataan bersama, Ratcliffe dan anggota parlemen lokalnya, Tulip Siddiq dari Partai Buruh, menggambarkan tanggapan Kementerian Luar Negeri sebagai “sangat mengecewakan”.
Dikutip dari The Guardian ( Saidi Hartono )