Lampung Selatan | redaksisatu.id – 8 Kabupaten kota yang menjadi fokus prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim Nasional, ujar, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim mengingatkan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Jumat, (28/01/2022)
Salah satu dari 8 Kabupaten Kota yang menjadi fokus prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem Nasional, adalah Kabupaten Lampung Selatan.
Persoalan itu disampaikan Wagub yang akrab disapa mba Nunik itu saat rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan di Aula Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (27/01/2022)
“Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan walaupun ditengah situasi sulit karena pandemi covid-19 ini, Kabupaten Lampung Selatan tetap mampu menunjukan prestasi yaitu terbaik dalam pengelolaan anggaran.
“Prestasi yang didapatkan Provinsi Lampung pasti salah satunya sumbangan dari prestasi Lampung Selatan,”lanjut Nunik.
Ia juga menyampaikan perlunya melibatkan pihak swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan kemampuan.
Wagub Nunik berpendapat, langkah awal yang perlu dioptimalkan adalah upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Lampung, terlebih Provinsi Lampung sendiri memiliki SDM yang begitu besar dan ini merupakan salah satu bonus demografi.
“Dengan adanya bonus demografi ini, kita berharap generasi penerus mampu melanjutkan estafet pembangunan agar kedepan menjadi lebih efektif dan bermanfaat,” lanjutnya.
Ia mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, untuk menyamakan data rakyat miskin yang ada dengan BPS dan Pemerintah Desa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Wagub Nunik menjelaskan untuk menanggulangi kemiskinan ada empat hal strategi yang harus dilakukan pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kedua peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat.
Serta menciptakan pengembangan jaminan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Chusnunia Chalim berpendapat perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens terkait kebijakan-kebijakan agar lebih sinkron.(RS/Sai)