Iklan
Iklan
BerandaNASIONALTunda Pemilu dan Presiden 3 Periode Picu Kemarahan Publik

Tunda Pemilu dan Presiden 3 Periode Picu Kemarahan Publik

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode, dapat memicuh kemarahan Publik.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, penundaan pemilu dan presiden 3 periode ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar senator asal, Minggu 03/04/2022.

Berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki,  kecendrungan kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun 5%, dari 28% menjadi 23%.

BACA JUGA  Kadisminpers Lantamal XII Bacakan Amanat Panglima TNI

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang LaNyalla.

Menurut LaNyalla, disaat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.

“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla.

Pemilu
Ketua DPD RI LaNyalla
BACA JUGA  KAHMI Pare-Pare Dukung LaNyalla Jadi Presiden

Ketua DPD Republik Indonesia LaNyalla, juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang LaNyalla.

BACA JUGA  Aliansi Pemuda Kalbar Peduli Demokrasi Apresiasi Kinerja KPU dan Bawaslu

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan.

“Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla.(*)

BACA JUGA  Cipayung Plus Kalbar Sampaikan 6 Tuntutan, Pemerintah Wajib Tahu

Siaran Pers Ketua DPD RI Minggu, 3 April 2022

Trending

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.