Rembang | Redaksi Satu, – Ratusan massa nelayan menggeruduk DPRD Rembang, terkait protes PNPB pasca produksi pada Rabu (11/1/2023) di halaman kantor DPRD Rembang.
Massa terdiri dari para pelaku usaha perikanan, paguyuban nelayan, buruh angkut ikan serta industri dan pengolahan ikan yang tergabung dalam Asosiasi Jaring Tarik berkantong Bhaita Adhiguna (ABA), sebelumnya melakukan aksi long march dari TPI Tasikagung, Rembang, pukul 08.50 WIB menuju ke lokasi demo di depan kantor DPRD Rembang.
Menurut Ketua ABA, Lestari Priyanto, aksi ini dilakukan sebagai unjuk rasa memprotes peraturan pemerintah terkait kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kapal ikan, khususnya PNBP Pasca Produksi.
Dikatakannya, kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pihaknya, menilai penarikan pajak sebesar lima persen untuk kapal berskala kecil dengan ukuran 5-60 GT (Gross Tonnage) dan 10 persen untuk skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT sangat memberatkan nelayan.
Ketua ABA, Lestari Priyanto, dalam orasinya menilai penarikan retribusi sebesar itu tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh para nelayan.
Disampaikannya, penarikan retribusi itu sangat memberatkan nelayan, belum lagi di tambah tingginya harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi maupun non subsidi yang diikuti kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, membuat biaya operasional nelayan menjadi terimbas.
“Tarif sebesar itu sangat memberatkan nelayan. Ditambah lagi harga BBM subsidi dan non subsidi yang mahal membuat harga kebutuhan pokok ikut naik yang imbasnya ke biaya operasional nelayan. Jangan jadikan kami ini jadi sapi perah,”ujar Lestari.
Lestari melanjutkan, “Hari ini kita buktikan kepada pemerintah daerah kepada DPR bahwa kita butuh pertolongan mereka. Mereka jangan seenaknya sendiri, ongkang-ongkang kaki, duduk di kursi parlemen dan di kursi Bupati,” tegas Lestari berapi-api dalam orasinya di depan DPRD Rembang.
Ratusan massa tersebut akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf sebagai perwakilan dari Dewan terhormat tersebut.
Bisri Cholil pada kesempatan itu mengatakan, DPRD Rembang siap memfasilitasi nelayan dan menyampaikan sejumlah tuntutannya ke pusat.
Pada kesempatan itu, Bisri Cholil pun meminta perwakilan demonstran sebanyak 20 orang untuk berunding di dalam kantor DPRD.
“Bapak ibu sekalian, DPRD siap mendampingi panjenengan semua, Kami siap meneruskan tuntutan-tuntutan Bapak,ibu, sebab kita sadar nelayan adalah salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah,” kata Bisri Cholil.
Akhirnya Bupati Rembang, Abdul Hafidz siang itu
hadir untuk menemui massa dan sekaligus ikut menanda-tangani pernyataan sikap para pelaku usaha Perikanan Jaring Tarik Berkantong Bhaita Adhiguna yang diketuai oleh Lestari Priyanto.
Meski aksi yang sempat memacetkan arus lalu lintas dan menyibukkan pihak kepolisian dalam pengamanan dengan merekayasa lalu lintas, namun berakhir damai, apa lagi Abdul Hafidz di akhir pernyataannya, siap dan berjanji akan secepatnya meneruskan aspirasi dan tuntutan massa nelayan kepada pemerintah pusat.
(Zoelnasti/Red)