Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan rapat kerja bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bengkulu Selatan, Nanang Jayadi, S.Kep, M.M. Selasa, 12 Juli 2022.
Rapat Kerja Komisi III bersama BPJS Kesehatan, membahas keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan dana minimal 37,5% persen dari cukai rokok, wajib menjadi dana iuran BPJS masyarakat miskin.
Pada hearing tersebut Komisi III, mendapat penjelasan dari BPJS Kesehatan, kalau anggota aktif JKN KIS, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS mandiri baru tercover 75 persen dari 120 persen jumlah penduduk.
Sehingga banyak kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang mati karena iurannya tidak bisa terbayar.
“Banyak BPJS yang mati, ditambah lagi Jamkesda terdahulu juga tidak berlaku lagi, situasi itu jelas membingungkan masyarakat Bengkulu Selatan yang menerima manfaat tersebut,” ucap Ketua Komisi III, Dodi Martian, S.Hut, M.M.
“Menyikapi hal itu, UHC (Universal Health Coverage) harus segera disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan,” kata Dodi Martian.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi III, Dodi Martian, S.Hut, M.M dan diikuti Anggota Komisi III, Drs. Yunadi, Minadi, S.H, Sumitro, S.H, serta Haswat.(ADV)
Sumber Media Center DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
