REDAKSI SATU – Dalam kontestasi Pilkada Serentak 27 November 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat membuat surat terbuka untuk para Pimpinan Partai Politik tingkat daerah hingga Nasional. Tujuannya untuk menyerukan Menolak Calon Kepala Daerah (Cakada) yang Abai Lingkungan Hidup.
Seruan tidak memilih Calon Kepala Daerah yang abai lingkungan hidup dalam Pilkada tersebut disampaikan langsung oleh Hendrikus Adam selaku Direktur Walhi Kalbar saat menggelar Konferensi Pers di Sekretariat Walhi Kalbar, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Jl. M. H. Thamrin No.P.41 (Komplek Untan), sekitar pukul 15.00 WIB.
Direktur Walhi Kalbar menyampaikan, pada tanggal 27 November 2024 mendatang akan digelar Pilkada Serentak, termasuk di Kalimantan Barat. Sebanyak 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia yang akan menggelar pemilihan untuk menentukan kepala daerah tersebut. Sementara di Kalimantan Barat ada 12 Kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada, termasuk Pilkada tingkat Provinsi.
Walhi mengingatkan, bahwa Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat untuk memiliki calon kepada daerah yang tidak hanya berkomitmen membangun infrastruktur, tetapi juga berkomitmen terhadap lingkungan hidup.
Sejumlah bencana sosial-ekologis yang terjadi, diantaranya seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga kerusakan aliran Sungai Kapuas yang mengalami pendangkalan dan pencemaran, hal tersebut akibat praktik ekonomi ekstraktif berbasis Sumber Daya Alam (SDA) selama ini tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang melahirkan kepala daerah.
“Proses politik yang mahal dikhawatirkan malah memaksa para kontestan Pilkada bermanuver dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan hati rakyat. Singkatnya, Pilkada rawan menjadi ajang politik transaksional untuk memperoleh ongkos politik dan menukarnya dengan komitmen legitimasi bagi pemilik usaha berbasis hutan/lahan yang malah (berpotensi) menjarah Sumber Daya Alam di wilayah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di Kalimantan Barat,” tandas Direktur Walhi Kalbar.
Akibatnya, deforestasi dan degradasi lingkungan hidup yang disusul konflik sosial pra maupun pasca Pilkada kerap mewarnai ruang hidup rakyat. Karenanya diperlukan komitmen Cakada untuk berpihak pada agenda keselamatan lingkungan hidup.
Bahkan menurut Adam, pembabatan hutan juga masih terjadi. Pada sisi lain, ketidakpatuhan pemilik usaha untuk memulihkan kerusakan ekosistem gambut dalam wilayah konsesinya masih ditemui di lapangan, serta sejumlah masalah lingkungan lainnya masih mewarnai situasi seputar dinamika lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
Demikian juga konflik sosial yang kerap mengiringi praktik penyerobotan lahan akibat industri ekstraktif. Sumber daya alam kerap ditempatkan hanya sebagai komoditas, sementara warga malah diposisikan sebagai objek semata. Prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) kerap diabaikan dalam agenda atas nama pembangunan dan kesejahteraan.
“Jika tidak ada kepedulian serius para Cakada terhadap keselamatan lingkungan hidup dan rakyat di Kalimantan Barat yang diusung Parpol, maka dengan sangat sadar dan tegas kami ingin menyampaikan menolak Cakada yang abai lingkungan hidup,” ujarnya.
Menurut Hendrikus Adam, Pilkada yang akan dilaksanakan penting memastikan agar para Cakada memiliki komitmen dan peduli lingkungan hidup. Para (pimpinan) Parpol tentu saja punya peran untuk memastikan hal ini. Bila tidak ada kepedulian Cakada, maka kepada siapa rakyat harus berharap jika kelak mereka terpilih tetapi tidak peduli pada lingkungan hidup, rumahnya sendiri?
Lanjut Hendrikus Adam mengatakan, Cakada yang tidak peduli lingkungan hidup tidak diharapkan untuk memimpin daerah. Karena akan berbahaya bagi keselamatan lingkungan hidup dan rakyat.
“Dengan tegas, kami menolak Cakada yang abai lingkungan hidup. Kami dengan sadar dan tegas menyampaikan menolak Cakada yang tidak peduli lingkungan hidup dalam perhelatan Pilkada yang akan dilangsungkan 27 November 2024 mendatang. Selain itu juga akan melakukan tracking visi-misi kontestan dan mengumumkan hasilnya agar publik mengetahui gagasan mereka soal lingkungan hidup,” ungkap Hendrikus Adam.
Pada perhelatan Pilkada, Walhi Kalimantan Barat juga mengharapkan tidak adanya fenomena kotak kosong atau satu pasang Cakada pada Pilkada mendatang. Sebab dengan demikian menggambarkan kemunduran dan tidak sehatnya demokrasi, sementara kepentingan elit malah tampak dominan.
“Demikian kiranya harapan yang dapat disampaikan, agar menjadi perhatian serius para Cakada beserta (pimpinan) partai politik pengusungnya. Sekali lagi, kami MENOLAK CAKADA ABAI LINGKUNGAN HIDUP!,” ujar Walhi Kalbar.
Editor: Adrianus Susanto318