Beranda KALBAR Penyesuaian Harga BBM, Diskumdag Melawi Gelar FGD

Penyesuaian Harga BBM, Diskumdag Melawi Gelar FGD

Harga
Foto: FGD Usai penyesuaian harga BBM oleh pemerintah
KALBAR | Redaksisatu.id – Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kabupaten Melawi menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyesuaian harga BBM dan langkah pemerintah Kabupaten Melawi dalam mengendalikan harga barang di pasar. 

Focus Group Discussion yang digelar  Diskumdag di Kopi Dari Hati Nang Pinoh pada Selasa, (13/9) pagi dihadiri Sekda Kabupaten Melawi, Kapolres Melawi, Asisten II, Kepala Diskumdag, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi, tokoh masyarakat dan pelaku usaha lainnya serta undangan lainnya.

Sekda Kabupaten Melawi, Paulus saat membacakan sambutan Bupati menyampaikan kebijakan penyesuaian harga bbm tentunya memberikan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, serta memberikan dampak khususnya masyarakat yang kurang mampu.

BACA JUGA  May Day 2022, Pemerintah Wajib Tahu 11 Catatan 3 Isu KSBSI Kalbar
Screenshot 20220913 174339 e1663069057857
Foto: FGD Usai penyesuaian harga BBM oleh pemerintah

“Kebijakan penyesuaian harga bbm bersubsidi dilakukan untuk mengurangi beban subsidi energi pemerintah. Selain itu, kondisi global juga masih belum kondusif sehingga memaksa pemerintah untuk mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran agar APBN kita tidak tertekan,” kata Paulus menyampaikan sambutan Bupati Melawi.

Lanjut Paulus, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu serta untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu.

“Ada tiga kategori penerima BLT BBM menyasar pertama, 20,65 juta kelompok keluarga kurang mampu senilai Rp. 12,4 triliun. kedua BLT BBM untuk 16 juta pekerja berpenghasilan rendah senilai Rp.9,6 triliun. ketiga, dana senilai Rp.2,17 triliun untuk subdisi transportasi di daerah, sopir ojek, nelayan, hinga perlindungan sosial tambahan lainnya” jelasnya.

BACA JUGA  Kapolda Kalimantan Barat Silahturahmi Bersama Perkumpulan Merah Putih
Screenshot 20220913 174304 e1663069143253
Foto: FGD Usai penyesuaian harga BBM oleh pemerintah

Paulus juga mengingatkan kepada dinas terkait agar data penerima BLT harus benar-benar sesuai. Jangan sampai ada masyarakat yang harusnya menerima ternyata tidak terdaftar.

“Diskumdag serta instansi terkait harus monitoring harga barang pokok juga harus dilakukan untuk menekan inflasi daerah. Jangan sampai ada lonjakan harga yang tidak terkontrol karena adanya penimbunan barang atau kelangkaan pasokan” ujar Paulus.

“Termasuk pasokan BBM juga harusdipantau, karena harga sudah disesuaikan dan apabila barangnya juga langka tentu harga di tingkat eceran akan semakin melambung tinggi jangan sampai ada penyalahgunaan BBM bersubsidi. Oleh karena itu, mari kita awasi bersama-sama” imbau Paulus.

BACA JUGA  Bahas PMK dan BIAN, Kapolsek Batu Ampar Bersama Instansi Terkait Lakukan Lokarya
IMG 20220913 184258
Foto: Personel Polres Melawi saat melakukan pengawasan di salah satu SPBU

Sementara itu, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto mengatakan bahwa Polres Melawi telah memerintahkan personil untuk melakukan patroli di setiap SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Melawi.

“Namun Polres Melawi masih belum bisa stanby selama waktu operasional SPBU dikarenakan keterbatasan personil yang ada” pungkas Sigit.

Sigit menambahkan, Polres Melawi akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah, khususnya mengantisipasi terjadinya penyelewengan BBM di SPBU.

BACA JUGA  13 Anggota Polri Mendapatkan Kenaikan Pangkat Berdasarkan STR/722/IX/KEP/2022

“Kita akan kawal jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, sampaikan melalui sarana yang tepat, unjuk rasa tidak dilarang asalkan sesuai mekanisme peraturan dan tidak anarkis” tutup Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Dinas Sosial Kabupaten Melawi Oslan Junaidi menyampaikan, bahwa hasil Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah pada 8 September 2022, Pemda Melawi telah mengusulkan Anggaran Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi sebesar 5,2 miliar dengan estimasi harga paket Bansos sebesar 146 ribu rupiah dan jumlah sasaran berjumlah 35.679 KK.

“Pemda memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum yang diterima daerah yaitu DAU Oktober-Desember dan Dana Bagi Hasil untuk BLT BBM, dimana hingga saat ini hasil yang diperoleh sekitar 3 Milyar” terang Oslan.

BACA JUGA  Bantu Pemerintah, Satbrimob Polda Kalbar Laksanakan Patroli Prokes

“Ke depan dalam penyaluran Bansos, Dinas Sosial Melawi akan melibatkan para mahasiswa untuk membagikannya” ujar Oslan.

 

Penulis: Ade Shalahudin/Dik

Artikulli paraprakDPP SPRI Hormati Putusan MK Atas Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021
Artikulli tjetërJajaran Polsek Tilkam Salurkan Bansos Sembako Kepada Driver Ojol

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.