Pemerintah Jangan Kejar Keinginan Tapi Lakukan Yang Dibutuhkan

0
61
pemerintah
Ketua DPD RI LaNyalla
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah jangan mengejar keinginan, tetapi lakukan skala prioritas yang dibutuhkan.

“Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN (Ibu Kota Negara), itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” ucap LaNyalla.

“Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah,” tukasnya.

BACA JUGA  Anggota DPD RI Abraham Dukung UU Perampasan Aset

Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata, demikian ditegaskan Ketua DPD RI, Senin (31/10/2022) di Jakarta.

Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

“Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

BACA JUGA  Hilmy Nilai Masalah Jalan di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan, untuk membangun bangsa dan negara.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial.

“Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,” tutur LaNyalla.

BACA JUGA  Limbad Dukung LaNyalla Jadi Presiden RI

Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri.

“Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkas  LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

BACA JUGA  Pentingnya Regulasi, SDM dan Infrastruktur untuk Memperkuat Telematika

Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.

Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (*)

SIARAN PERS
Ketua DPD RI
Senin, 31 Oktober 2022

Eidtor: Khairul Ramadan

BACA JUGA  Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, LaNyalla Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.