REDAKSI SATU – Ketua Investigator NCW Kalimantan, Ibrahim MYH meminta Negara melalui institusi penegak hukum hadir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelamatkan kekayaan sumber daya alam yang saat ini dikelola secara ilegal dengan menggunakan puluhan alat-alat berat Excavator.
Menurut NCW, Menteri Pertahanan (Menhan), Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus turun tangan. Pasalnya salah satu pemilik alat berat Excavator inisal Dr sudah mengeluarkan statement, apabila Pertambangan Emas Tanpa Izin yang menggunakan alat berat Excavator dipersoalkan, maka harus berhadapan dengan Polres dan Polda.
“Pernyataan Dr salah satu yang mengakui satu unit alat berat Excavator yang digunakan untuk Aktivitas PETI itu, kemungkinan ada benarnya. Karena sampai saat ini belum ada tindakan hukum terhadap para pemilik alat berat tersebut,” kata Ketua Investigator NCW Kalimantan, Ibrahim, Rabu 7 Januari 2025.
Oleh karena itu, Ketua Investigator NCW Kalimantan meminta Negara hadir di wilayah Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kapuas Hulu.
“Menhan, Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus hadir,” pintanya.
Terkait keberadaan alat berat Excavator yang digunakan untuk Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin itu pun dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
“Ramai kalau sekarang Polda turun, lokasi di Desa Landau Mentail dengan Dusun Benit. Khusus di Dusun Benit saja kurang lebih 30 unit, belum lagi di luar dusun Benit,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu pemilik alat berat Excavator inisal Dr menyebut bahwa di Desa Landau Mentail ada kurang lebih 30 unit Excavator yang digunakan untuk Aktivitas Pertambangan.
“Silakan turun langsung ke lapangan, banyak alat di dalam. nanti akan melihat langsung berapa banyak yang ada di lokasi, ada 30 unit, semua dalam satu hamparan,” ungkap Dr, Selasa 6 Januari 2025.
Dr pun meminta agar persoalan ini tidak dipersoalkan. Ia mengaku persoalan ini hanya melibatkan dirinya, tetapi melibatkan banyak orang. Karena menurutnya, kalau persoalan ini dipersoalkan akan berhadapan dengan banyak orang, bahkan berhadapan dengan institusi kepolisian dari Polres hingga Polda.
