REDAKSI SATU – Masyarakat pemilik lahan di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyegelan Kantor dan area pembibitan Perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa (PT BRP) pada Sabtu 8 Februari 2025, sekira pukul 10.00 WIB. PT BRP dinilai tidak menghargai Keputusan Adat (Melayu) Kecamatan Bunut Hulu.
Menurut Ketua Tim Pemilik Lahan, Achmad Yani, bahwa penyegelan secara adat yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan protes masyarakat dalam mencari keadilan untuk menuntut hak sebagai warga negara Indonesia atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa (PT BRP).
Lanjut Ketua Tim Pemilik Lahan menerangkan, sebelum dilakukan penyegelan Kantor dan area pembibitan Perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa, sudah beberapa kali dilakukan proses mediasi melalui musyawarah di tingkat Kecamatan Bunut Hulu yang dihadiri langsung oleh Forkopimcam, para pemilik tahan juga sudah melakukan aksi protes dengan melakukan penutupan Jalan PT Baturijal Perkasa. Bahkan penyelesaian sudah ditempuh dengan jalur Adat setempat (Melayu). Namun tidak ada penyelesaian.
“Proses mediasi sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan, tetapi sampai saat ini tidak ada penyelesaian dan itikat baik atas tuntutan pemilik lahan dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah pernah ada. Makanya pada hari ini, berdasarkan hasil musyawarah dan keinginan kami bersama, kami selaku masyarakat pemilik lahan semua bersepakat dan bersama-sama melakukan penyegelan Kantor dan area pembibitan Perusahaan Sawit Baturijal Perkasa sampai tuntutan kami dipenuhi oleh Perusahaan,” ujarnya.
Ia menekankan, detik-detik sebelum dilakukan penyegelan oleh masyarakat, terlebih dahulu telah duduk satu meja dan disampaikan dengan pihak Perusahaan Sawit Baturijal Perkasa dan dihadiri personel Kepolisian Polsek Bunut Hulu, Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat. Bila mana segel tersebut dibuka sebelum tuntutan dipenuhi perusahaan, maka masyarakat juga akan menuntut secara adat (Melayu).
“Detik-detik sebelum penyegelan kami juga sudah menyampaikan dengan baik-baik kepada pihak Perusahaan yang berada di Kantor tersebut, dan penyegelan dilakukan karena pihak Perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa telah mengingkari kesepakatan sebelumnya dan tidak membayar lahan masyarakat yang sudah digarap menjadi lahan perkebunan sawit,” tandasnya.
Warga juga menegaskan, bukan hanya Segel Kantor dan area pembibitan yang tidak boleh dibuka sebelum tuntutan pemilik lahan dipenuhi, tetapi juga selama Perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa tidak memenuhi tuntutan masyarakat, maka seluruh aktifitas perusahaan tidak boleh dilakukan khusus nya yang berada di wilayah tersebut.
“Kehadiran perusahaan Sawit PT Baturijal Perkasa membuat situasi di tengah masyarakat Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tidak kondusif. Semestinya kehadiran perusahaan membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi ini bertolak belakang dan justru merampas hak-hak masyarakat,” sindir para pemilik lahan.