Beranda NASIONAL Komite IV DPD RI Nilai UU No 1 Tahun 2016 Perlu Perbaikan

Komite IV DPD RI Nilai UU No 1 Tahun 2016 Perlu Perbaikan

dpd ri
Komite IV DPD RI
Komite IV DPD RI menilai adanya permasalahan implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sehingga dinilai perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif.

“Kami mengidentifikasi dan menemukan beberapa permasalahan dalam pengaturan regulasinya serta implementasinya di lapangan. Melalui rapat ini kami perlu masukan dan informasi secara komprehensif untuk perbaikan regulasi atas UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan,” ucap Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto saat membuka RDP tersebut bersama Ketua Komite IV DPD RI Elviana dan didampingi Wakil Ketua Komite IV lainnya Novita Anakotta dan Abdul Hakim, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/1/23).

Komite IV DPD RI juga mengidentifikasi kurang maksimalnya kinerja lembaga penjaminan. Meski UU tersebut sudah berlaku sejak 2016, namun keberadaan dan manfaat serta fungsi dari lembaga penjaminan belum banyak diketahui oleh masyarakat daerah.

 

BACA JUGA  Difasilitasi Ketua DPD RI, Sengkarut Pelabuhan Multipurpose Teluk Lamong Hasilkan 4 Poin Kesepakatan

“Memperhatikan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dengan keterbatasan permodalan yang dihadapi, kehadiran lembaga penjaminan menjadi solusi mengatasi ketimpangan kebutuhan kredit permodalan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh sektor perbankan/ industri jasa keuangan,” tambah Sukiryanto.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) Chusnul Ma’arif mengungkapkan perlu harmonisasi antara UU Perasuransian dan UU Penjaminan di tingkat pengaturan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

dpd ri

“Masukan kami terkait pelaksanaan UU Penjaminan adalah adanya konsorsium Penjaminan Pengadaan Barang dan Jasa, dan harmonisasi dan UU yang membuat kami para pelaku penjaminan bingung mengikuti aturan yang mana,” jelasnya.

BACA JUGA  RGPRI 1 2024 programkan UMKM di Budaya Parawisata TMII

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Wimran Ismaun mengusulkan agar Komite IV DPD RI segera mengundang OJK dan pihak asuransi, agar permasalahan pencairan penjaminan dari pihak asuransi dapat dicarikan solusinya.

“Dengan adanya kendala itu, dapat menghambat kemajuan perekonomian di daerah dan memiliki dampak pada performance bank di daerah, bank di daerah mempunyai peranan yang cukup besar bagi PAD di daerah,” tukas Wimran.

BACA JUGA  Ken Setiawan: Pemerintah Harus Serius Berantas Kelompok Radikal

Pada rapat ini, Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengapresiasi Komite IV DPD RI karena peduli terhadap para pelaku UMKM. Menurutnya 65,64 juta pelaku UMKM di Indonesia memberikan kontribsui 60,3% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja.

“UMKM kadang disebut bantalan dan penggerak ekonomi, sehingga kami berharap apresiasi dan kepedulian. Saat ini UMKM mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban di masa pandemi, setelah mereda malah dihajar oleh kebijakan kenaikan tarif BBM oleh pemerintah dan mengganggu produktifitas pelaku UMKM yang baru mau bertumbuh,” tukasnya. (*mas)

BACA JUGA  Komite IV DPD RI Awasi Pelaksanaan UU NO. 6 Tahun 2021 di Bali

Editor: Khairul Ramadan

Artikulli paraprakKomite IV DPD RI Soroti Temuan di Daerah Yang Potensi Rugikan Negara 
Artikulli tjetërRakor Penyusunan Rentikom Kodam XII/Tpr TA 2024, Antisipasi Ancaman

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.