SULTRA | Redaksi Satu – Ketidakmampuan Pj. Bupati Muna Barat: Ini Barometer dugaan kegagalan pemimpin, sebab ada beberapa kegagalan Pj. Bupati dalam memimpin kabupaten Muna Barat, seperti ada dugaan beberapa kasus yang disinyalir tidak mampu diselesaikan.
Adapun beberapa kegagalan tersebut, menurut mantan Sekretaris Desa Pajala, La Ode Muhammad Indra Nur yakni seperti, pergantian perangkat desa Pajala yang tidak terselesaikannya oleh PJ Bupati hingga saat ini.
“sudah enam bulan janji PJ Bupati Muna Barat yang diduga tidak terealisasi hingga saat ini,” Ujar Indra.
Dikatakannya, pada bulan Agustus 2022 lalu akan di lakukan penjaringan ulang pada bulan September 2022 dan bupati berjanji akan mengembalikan perangkat desa yang diisi oleh perangkat desa lama tetapi sampai saat ini 6 bulan berlalu seakan PJ Bupati Mubar lupa akan janjinya.
Mantan Sekdes desa Pajala ini meminta kepada PJ bupati Mubar agar segera menepati janjinya.
“jika PJ Bupati Muna Barat dianggap sebagai pemimpin yang punya integritas, harusnya menepati janjinya, bukan hanya bicara saja lalu tidak ada tanggapan setelahnya,” tegas Muhammad Indra Nur.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh
Ketua Divisi Investigasi dan Pengkajian Kasus Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Sulawesi Tenggara (DPD JPKPN Sultra), Ali Sabarno.
Ali Sabarno juga membeberkan terkait polemik yang ada di kabupaten Muna Barat.
“Akhir- akhir ini kabupaten Mubar dihangatkan dengan diskusi terkait penolakan masuknya Indomaret, pembebasan lahan masyarakat terkait pembangunan praja laworo, kemunduran kadis PUPR Muna Barat, serta penyegelan dinas PTSP mubar oleh honorer,”Jelas Ali Sabarno.
Hal itu bukti adanya beberapa rangkuman dugaan kasus yang diduga kuat menegaskan indikasi ketidak berhasilan atau kegagalan PJ Bupati Muna Barat dalam mengemban tugas.
“Akhir- akhir ini kabupaten Mubar dihangatkan dengan diskusi terkait penolakan masuknya Indomaret, pembebasan lahan masyarakat terkait pembangunan praja laworo, kemunduran kadis PUPR muna barat, serta penyegelan dinas PTSP mubar oleh honorer,”Jelas Ali Sabarno.
Terkait hal tersebut, menurut Ali Sabarno hingga kini pihaknya masih terus berusaha
melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, namun belum ada tanggapan,
Bahkan Ali Sabarno, terkait adanya pemberitaan hangat mengungkapkan bahwa Ketua Projo Muna Barat yang diduga cari panggung.
Untuk itu ia siap berdialog dan menunggu Ketua Projo tersebut pada tanggal 11 April 2023 besok.
“Kalau bicara kapasitas kami tentu berkapasitas dalam mengkritik serta menjalankan sosial control kemasyarakatan, kalau ketua projo muna barat ini kapasitasnya apa?
apakah ketua projo ini adalah bagian dari birokrasi PJ Bupati Muna Barat?
ataukah ketua projo ini hanya mencari panggung saja?
nanti kita tanyakan langsung di tanggal 11 april 2023, saat kedatangan Kemendagri di kota Kendari, semoga beliau hadir,”Tutur Ali Sabarno.
Dikatakannya, akhir-akhir ini dugaan kegagalan PJ Bupati Mubar dalam memimpin, hangat diperbincangkan di media massa serta media sosial, hingga Minggu (09/04/2023).
Menurut Ali, diketahui sebelumnya dugaan kegagalan kepemimpinan PJ Bupati disoroti oleh Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional, terutama saat dirinya ikut mempeebincangkan hal tersebut.
Dikatakan Ali, hangatnya perbincangan beberapa deretan dugaan kasus yang sempat ditanyangkan di beberapa media yang kemudian menjadi perbincangan hangat dari kalangan pemuda serta aktivis di kabupaten Mubar.
Menurut Ali, adapun beberapa dugaan kasus tersebut yang menjadi isu panas di tubuh birokrasi Pemda Muna Barat yakni, polemik kemunduran kadis PUPR Muna Barat dan penyegelan dinas PTSP yang diduga dilakukan oleh oknum honorer akibat dari pemecatan honorer dinas PTSP Mubar.
“Kedua kasus itu mulai dari kemunduran kadis PUPR Mubar dan penyegelan kantor Dpm-ptsp yang dilakukan oleh oknum honorer bisa menjadi barometer dugaan kegagalan kepemimpinan PJ Bupati Mubar sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan dan menyuarakan proses perpanjangan SK PJ Bupati yang diduga kuat tidak mampu mengatasi persoalan- persoalan yang ada di internal birokrasi,”Beber Ali Sabarno.
“Kemunduran kadis PUPR Mubar akan memperlambat proses pembangunan infrastruktur tahun anggaran APBD 2023 yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kebaputen yang baru saja mekar, maka pentingnya pembangunan infrastruktur harus di kedepankan sesuai visi dan misi presiden RI, maka dari itu kemunduran kadis PUPR kami yakini punya alasan kuat sehingga beliau meninggalkan kursi panas kepala dinas PUPR,”ulas Ali Sabarno.
Menurut Ali Sabarno dugaan penyegelan dinas DPM- PTSP yang dilakukan oleh honorer dan hangat di perbincangkan di kalangan masyarakat sudah bisa menjadi salah satu bukti dugaan kegagalan kepemimpinan PJ Bupati Mubar.
“Uraian kasus yang kami rangkumkan diatas bisa menjadi dasar untuk dipertimbangkan oleh DPRD Muna Barat, Gubernur Sultra, dan Kementerian Dalam Negeri, terkait perpanjangan SK kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat, kami akan langsung melakukan penyampaian aspirasi dan unjuk rasa pada kedatangan Menteri Dalam Negeri di kota kendari pekan depan, dan ini sebagai bentuk perlawanan kami kepada birokrasi yang kami duga kuat gagal dalam memimpin kabupaten Muna Barat,”Tegas Ali Sabarno yang diketahui sebagai putera lokal kabupaten muna barat.
Bahkan saat Ketua DPC Projo Muna Barat yang ikut angkat suara melalui beberapa media mengatakan, tuduhan yang di lakukan oleh DPD JPKP Nasional Sultra adalah tuduhan recehan dan berfikir primitif, langsung ia tanggapi dengan keras.
“Terkait komentar ketua Projo Mubar, indikasinya itu hanya sekedar mencari panggung semata dan tidak mesti ditanggapi serius, seharusnya Pemda Muna Barat dalam hal ini pucuk pimpinan PJ Bupati lah yang harus menyampaikan dipublik, ketika merasa bahwa dari deretan kasus yang sudah ditayangkan sudah terselesaikan, kami meminta silahkan klarifikasi melalui ruang-ruang publik, agar tidak terjadi kegaduhan,”Kata Ali Sabarno dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Ali Sabarno ketua Projo Mubar diduga tidak mempertimbangkan nasib UMKM lokal yang ada di Kabupaten Muna Barat.
“Berbicara persoalan masuknya Indomaret yang menurut ketua Projo mubar menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sesungguhnya inilah yang kami duga kuat berfikir dungu dan primitif tanpa mempertimbangkan pendapatan UMKM lokal dengan masuknya ritel waralaba Indomaret, sehingga indikasi masuknya indomaret kami duga kuat hanya menguntungkan beberapa kelompok serta disinyalir tidak memikirkan nasib dari pedagang kecil,”Tegas Ali Sabarno.
Ali Sabarno juga memberikan contoh kabupaten lain yang sudah dimasuki ritel waralaba seperti indomaret dan alfamart.
“Kita tidak bisa mengambil barometer dikabupaten lain, seperti kabupaten Konawe, Konsel, Bombana, karena mereka banyak investasi masuk salah satunya pertambangan, sehingga perputaran ekonomi bukan hanya masyarakat lokal tetapi banyak dari luar kabupaten tersebut, muna barat itu hanya masyarakat lokal jadi ketika masuk Indomaret dengan otomatis radius 1 km akan berpengaruh pada pendapatan UMKM lokal itu sendiri, yang tadinya pendapatan mereka bisa Rp 100 per hari dan bisa menghidupi keluarga dengan masuknya Indomaret pasti berkurang, Inilah yang menjadi dasar sederhana untuk penolakan masuknya Indomaret di Muna Barat,”Beber Ali Sabarno.
Ali Sabarno mempertanyakan kapasitas dari ketua projo Muna Barat yang kemudian angkat suara menanggapi pernyataan dirinya di media.
Diketahui percakapan ketua DPD JPKP Nasional Sultra dengan ketua Projo Sultra mengatakan bahwa ketua Projo mubar adalah konsultan politik PJ Bupati Muna Barat.
“Seharusnya kalau dia konsultan politik PJ Bupati, dia tidak mesti mengkerdilkan suatu lembaga karena ini akan menjadi tolak ukur masyarakat nantinya terhadap PJ bupati itu sendiri yang diduga alergi terhadap kritikan, yang semestinya jikalau benar ketua projo Muna Barat adalah konsultan politik, seharusnya ia tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan birokrasi,”Ujar Ali Sabarno.
Ali Sabarno dengan tegas melayangkan tantangan debat di depan publik serta di depan gubernur serta kemendagri pada tanggal 11 april 2023 mendatang.
“Saya sampaikan kepada ketua Projo Muna Barat LM Junain, untuk berdebat di depan publik serta di hadapan Mendagri di 11 april mendatang pada saat kami lakukan aksi unjuk rasa serta menyampaikan aspirasi terkait dugaan yang kami akan pertanggung jawabkan dipublik pula,”Tegas Ali Sabarno.
Saat dikonfirmasi via whatsapp LM Junaim selaku ketua projo Bupati Muna Barat hanya menjawab singkat ;
“Ntar ya,” Kata LM Junaim.
(Zoelnasti)