KALBAR | redaksisatu.id – Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura Pontianak sukses melaksanakan kegiatan government day’s.
Kegiatan Himapem dengan tema: Ciptakan Desa Inovatif dan Unggul bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini di laksanakan Dusun Wonosari, Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selama tiga hari, yakni sejak tanggal 25 sampai 27 Maret 2022.
Kegiatan Himapem Fisip Untan angkatan 2021 Program Studi Ilmu Pemerintahan ini, fokus pada serap aspirasi terhadap permasalahan masyarakat desa seputar pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Mahasiswa-mahasiswi di lapangan mendapatkan berbagai persoalan yang terjadi di daerah itu, diantaranya mengenai persoalan lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang tidak merasa di Desa Tebang Kacang.
“Pembangunan Jalan akses Desa yang belum merata, kurangnya sarana dan prasarana penyediaan air bersih bagi warga,” ungkap Isidorus Veri Adi, staff Pengurus Bidang Huminfo Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, melalui keterangan tertulisnya kepada Wartawan media www.redaksisatu.id Perwakilan Kalimantan Barat, Jumat 1 April 2022, sekitar Pukul 08.59 WIB.
Bukan hanya itu, lanjut Isidorus, di era globalisasi dan kecanggihan teknologi, jaringan internet di daerah ini juga masih sulit, dan hanya ada di tempat-tempat tertentu.
“Jaringan internet masih sulit, kalau pun ada di tempat-tempat tertentu,” ujarnya.
Selanjutnya, persoalan transparansi pengelolaan anggaran dana desa tidak terbuka kepada masyarakat.
“Penganggaran dan transparansi dana yang terkait pembangun desa yang masih tidak ada kejelasan,” bebernya.
Terkait beberapa persoalan tersebut, Himapem Fisip Untan Pontianak berharap Pemerintah desa ataupun instansi terkait, lebih peka terhadap kondisi masyarakat di Desa Tebang Kacang dan pemerintah juga dapat segera mungkin bisa membangun sarana dan prasarana pendukung infrastruktur.
“Baik berupa akses Jalan, penyediaan air bersih dan Pemerintah Desa dapat mengajukan terkait pengadaan sinyal internet yang ada di Desa. Pihak Desa juga diharapkan harus lebih transparan kepada masyarakat, terkait pengelolaan dana Desa,” pungkasnya.
Adrian318
