Redaksi Satu – Sekretaris KUB Tanjung Pulai pungut biaya tebusan untuk, mesin tempel Nelayan Rp 10 juta.
Terbongkarnya program bantuan mesin Tempel untuk kesejahteraan, kehidupan para nelayan melalui dana APBD pokir dari DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dibawah naungan dinas, Perikanan dan Pangan diduga dijadikan ajang bisnis / menghimpun dana.
Penghimpunan dana tersebut, para nelayan diwajibkan setor dana sebesar Rp 10 juta, kepada ketua kelompok atau dengan sekretaris KUB.
Alih alih urusan internal kelompok yang berlokasi di kampung Air Pikah, Kenagarian Pulau Rajo, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Berawal dari pengakuan Indra salah seorang nelayan, yang merupakan penerima mesin tempel merk Yamaha.
Dari sepuluh unit mesin tempel merk Yamaha yang di berikan, kepada nelayan yang tergabung dari KUB. Dikutip dari redaksisatu.id.
Indra mengatakan kepada awak media, dirinya merasakan di peras oleh sekretaris KUB Tanjung Pulai sebesar Rp 10 juta .
Lanjut di konfirmasi sekretaris KUB Tanjung Pulai inisial “SI merupakan, adik dari mertua Indra warga muara Sakai, Kecamatan Pancung.
Dia (SI) membenarkan soal adanya dana penebusan mesin tempel itu, dari dulu hingga sekarang.
Biaya penebusan mesin tempel, menurutnya harus di bayar Rp 10 juta dan” SI yang menyampaikan itu, ungkap Indra mengutip ucapan SI.
“Setelah mesin tempel sampai di rumah saya Indra menanyakan kepada saya.. Bagaimana mamak. ..? saya mau membawa mesin tempel ini..,lalu saya menjawab.
Kalau Indra mau membawa mesin ini boleh..,tolong Indra bayar dahulu Rp 10 juta, setelah Indra bayar..ambil lah mesin ini ” ungkap SI.
Kemudian bila ditebus, dengan nominal yang telah ditentukan, maka nelayan berhak mendapatkan nya.
Namun apabila kelompok nelayan yang tidak menebus atau membayar, berupa dana yang telah ditentukan, maka hal tersebut telah dianggap hangus, kata SI kepada Indra.
Ditempat terpisah saat di konfirmasi kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Reti melalui via WhatsApp 0812662217XX .
Awak media menanyakan kapan’, ada waktu untuk konfirmasi di kantor Dinas Perikanan kota Padang.
Kadis Perikanan membalas chatting WhatsApp, Rabu (19/2/2025). “Wah… Itu, Internal di kelompoknya silahkan tanya kepada ketua kelompoknya.
Kalau dari kami DKP tidak pernah, meminta iurannya terkait bantuan kepada masyarakat” Ucapnya.