Jakarta, Redaksi Satu | Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengungkapkan adanya upaya pemerasan dari mengatasnamakan KPK.
Mereka, yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaku disebut mengaku, sebagai pejabat internal lembaga antirasuah dengan jabatan strategis.
Peristiwa ini bermula ketika seorang perempuan, mendatangi Kompleks DPR RI dan meminta bertemu langsung dengan Sahroni.
Tanpa menaruh curiga, pertemuan tersebut akhirnya berlangsung. Dalam pertemuan itu, perempuan tersebut mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK ujar wakil ketua komisi III DPR, kepada awak media.
Ia bahkan menyebut dirinya memiliki posisi sebagai Kepala Biro (Kabiro) Penindakan, sebuah jabatan yang cukup krusial di lembaga tersebut.
Tak hanya itu, pelaku juga menyampaikan maksud kedatangannya, yakni meminta sejumlah uang kepada Sahroni. Nilai yang diminta tidak sedikit, mencapai Rp300 juta.
Permintaan tersebut disebut sebagai bagian dari “kepentingan tertentu” yang dikaitkan dengan institusi KPK.
Namun, Sahroni yang dikenal vokal dalam isu hukum dan pemberantasan korupsi langsung menaruh kecurigaan terhadap klaim tersebut.
Ia menilai ada kejanggalan dalam pengakuan perempuan tersebut, baik dari sisi jabatan maupun cara penyampaian.
Merasa ada yang tidak beres, Sahroni pun tidak menindaklanjuti permintaan tersebut dan memilih untuk mengungkap kejadian ini ke publik.
Ia menegaskan bahwa tindakan mengatasnamakan KPK, untuk meminta uang merupakan perbuatan serius yang harus ditindak tegas.
Kasus ini pun memunculkan kekhawatiran, akan adanya pihak-pihak yang mencatut nama lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi.
Sahroni meminta agar aparat terkait segera menelusuri identitas pelaku dan memastikan apakah benar yang bersangkutan merupakan pegawai KPK atau hanya oknum yang menyamar.
Di sisi lain, publik kini menanti klarifikasi resmi dari pihak KPK terkait dugaan tersebut.
Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
