REDAKSI SATU – Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia DPP Legatisi Indonesia, Akhyani BA pada Senin 9 November 2026, meminta Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia turun langsung ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait viralnya rakit kayu gelondongan di sungai Barito pasca Jatuhnya Helikopter angkut Super Puma H-255 pemadam Karhutla pada Minggu, 8 November 2026.
Legatisi Indonesia mengatakan ratusan bahkan ribuan kayu gelondongan yang terlihat di Sungai Barito sekitar tragedi jatuhnya Helikopter tersebut diduga hasil dari aktivitas ilegal logging.
“Legatisi Indonesia minta Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan Kalteng dan Menteri Kehutanan turun langsung ke lokasi untuk mengusut dugaan Ilegal logging di daerah tersebut,” ungkap Akhyani melalui pesan suara kepada media online Redaksi Satu.
Apabila terbukti ratusan bahkan ribuan kayu gelondongan yang terlihat di Sungai Barito dari hasil dugaan Ilegal logging, Legatisi Indonesia menegaskan agar Pemerintah melakukan tindakan tegas melakukan penangkapan terhadap para Pelaku.
“Kalau kayu gelondongan itu hasil dari ilegal logging, tangkap Pelakunya. Polisi dan Menteri Kehutanan harus berantas Pelaku ilegal logging,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari instansi terkait.
Sebagai informasi dan edukasi, aktivitas illegal logging (pembalakan liar) di Indonesia melanggar beberapa undang-undang utama yang mengatur tentang kehutanan, pencegahan perusakan hutan, dan perlindungan lingkungan hidup:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
* Pasal 12 huruf h jo. Pasal 83: Melarang orang perseorangan atau korporasi melakukan penebangan, pengangkutan, atau memiliki hasil hutan tanpa izin.
* Sanksi: Ancaman pidana penjara maksimum hingga 15 tahun dan denda maksimum ratusan miliar rupiah bagi pelanggar.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
* Pasal 50 ayat (3): Melarang setiap orang untuk menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang (terutama di hutan lindung dan konservasi).
