REDAKSI SATU – Ratusan massa dari Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat bersama berbagai aliansi mahasiswa lintas kampus dan daerah melaksanakan Aksi Jilid III di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 26 November 2025.
Aksi FOMDA Kalbar dan Aliansi Mahasiswa Jilid III yang menyuarakan 5 (lima) isu penting tersebut sebagai bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi di 14 Kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Menurut massa Aksi ini merupakan lanjutan dari komitmen mahasiswa untuk mengawal kepentingan rakyat dan menuntut pemerintah agar mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji.
Isu yang Diangkat
FOMDA Kalbar mengidentifikasi dan menghimpun permasalahan mendasar yang selama ini dirasakan masyarakat di berbagai daerah, mencakup:
1. Lingkungan: deforestasi, pencemaran, dan lemahnya pengawasan terhadap industri.
2. Infrastruktur: rusaknya jalan poros Kabupaten, jembatan, serta akses transportasi vital.
3. Kesehatan: minimnya fasilitas, tenaga medis terbatas, dan layanan kesehatan tidak merata.
4. Pendidikan: ketimpangan akses pendidikan dan digitalisasi yang tertinggal.
5. Pelayanan Publik: ketidakselarasan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat lapangan.
Aksi ini menegaskan bahwa persoalan daerah bukanlah isu berdiri sendiri, tetapi gambaran nyata dari ketimpangan pembangunan yang harus segera ditangani dengan pendekatan menyeluruh.
Pernyataan Sikap FOMDA Kalbar
Dalam orasi lapangan, Syarif Falmuriandi, Ketua Umum HIMAKATRA Pontianak sekaligus perwakilan FOMDA Kalbar, menegaskan agar Pemerintah jangan hanya memperbaiki yang rusak, tapi harus menuntaskan penyebab terjadinya masalah. Jika akar kerusakan tidak diselesaikan, maka persoalan akan terus berulang dan rakyat kembali menjadi korban.
FOMDA Kalbar menyerukan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sektoral.
2. Mengambil langkah komprehensif dan berkelanjutan, bukan solusi tambal sulam.
3. Membuka ruang dialog yang transparan dan melibatkan mahasiswa serta masyarakat daerah.
4. Menindak tegas setiap bentuk kelalaian, penyimpangan, dan kebijakan yang merugikan publik.
5. Memastikan bahwa pembangunan Kalimantan Barat tidak lagi timpang dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Komitmen Gerakan
FOMDA Kalbar bersama seluruh aliansi mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan di 14 Kabupaten/kota.
“Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, dan suara daerah tidak akan dibiarkan tenggelam di tengah hiruk pikuk politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, FOMDA Kalbar berkomitmen mengawal isu ini sampai tuntas. Perubahan bukan hanya tuntutan, tapi sebuah keharusan.
