Jatim, redaksisatu.id – Di era jaman digitalisasi ini, masyarakat membutuhkan jaringan dan memperluas akses internet.
Di setiap pelosok wilayah kini kian bertambah, jaringan akses internet dapat dengan mudah.
Masyarakat telah menikmati akses internet, untuk mempermudah produktivitas ekonomi mereka.
Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan komitmennya. mengatasi ketimpangan akses digital di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi “Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet di, Malang, Jawa Timur, pada Kamis (19/6/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan.
Ketimpangan digital di Jatim masih terjadi, di wilayah pesisir selatan, perbatasan, dan desa terpencil.
“Namun realitanya, seperti di Jawa Timur ini, masih terdapat ketimpangan signifikan.
Dalam akses dan kualitas internet, seperti di daerah pesisir selatan, kawasan perbatasan.
Serta desa-desa terpencil masih mengalami keterisolasian digital,”ungkapnya.
“Ketimpangan digital bukan hanya soal akses internet. Ini adalah ketimpangan hak warga negara.
Dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital. Maka ini adalah persoalan strategis nasional,”tambahnya.
Menurut Eko, Menko Polhukam menginstruksikan, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Seperti BTS, fiber optik, dan Pusat Data Nasional secara terintegrasi. “Sesuai dengan arahan Bapak Menko Polkam.
Kita perlu memastikan seluruh program pembangunan digital dan, regulasi tetap selaras dan sinergi antar instansi,” ujarnya.
“Di era digital, keterisolasian bukan lagi soal teknologi, tapi soal keadilan.
Tugas kita adalah memastikan tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal, ”bebernya.
Data Dinas Kominfo Jatim menunjukkan 43 dusun di wilayah pegunungan masih termasuk blank spot.
Kepala Dinas Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, pihaknya akan verifikasi data bersama pemangku kepentingan.
“Di Provinsi Jawa Timur ini masih ada sekitar 43 dusun yang terindikasi “blank spot” dan banyak terletak di daerah pegunungan,” jelasnya.
Namun demikian, Sherlita mengungkapkan bahwa Diskominfo Jawa Timur akan tetap menguji 43 dusun tersebut.
“Kami akan bertemu dengan perwakilan kabupaten kota terkait, karena kadang juga beda provider akan beda kekuatan sinyal juga,” tambahnya.
Sherlita pun mengapresiasi kedatangan Kemenko Polkam ke Provinsi Jawa Timur, karena telah mengumpulkan berbagai asosiasi terkait dan pemerintah.
“Rakor ini dihadiri dari perwakilan berbagai daerah di Jatim, sehingga dari pusat bisa mendengar sendiri.
Bagaimana keadaan di berbagai kabupaten kota di Jatim, jadi bisa dipetakan dan dapat segera ditindaklanjuti bersama,” pungkasnya.
Rakor dihadiri perwakilan Kemenkominfo, Kemendagri, KemenESDM, serta asosiasi telekomunikasi seperti ATSI dan APJII.
Deputi Kominfo Kemenko Polhukam (tengah) memimpin rakor, percepatan pemerataan internet di Jatim, Kamis (19/6).
