REDAKSISATU.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Cabang Pontianak menggelar Diskusi Bersama Ruang Demokrasi di Gedung Kuliah Bersama A lantai 4 ruangan 3.3 Fisip Untan, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Komplek Untan Pontianak, Kota Kota, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 8 Maret 2024.
Menurut Ketua Umum Komisariat HMI Fisip Untan, Sharul mengatakan bahwa diskusi dengan tema Merajut Kembali Persatuan Pasca Pemilu 2024, bertujuan untuk berdialog langsung dengan pakar Akademisi dan pakar Politik.
“Kita ingin mendengar dan berdialog langsung dengan kedua Narasumber yang sudah berpengalaman, terutama mengenai tahapan-tahapan Pemilu,” ungkap Sharul saat dikonfirmasi Wartawan Redaksi Satu.
HMI Komisariat Fisip Cabang Pontianak menilai, bahwa pihak KPU dan Bawaslu tidak transparan baik dalam penyelenggaraan maupun dalam pengawasan Pemilu 2024.
“Terkait sistem, yang perlu dievaluasi terkait keterbukaan informasi publik, kurangnya penjelasan-penjelasan kurang terbuka dari KPU dan Bawaslu. Misalnya terkait tahapan, terkait bagaimana sih statement dari pihak KPU dan Bawaslu terkait dengan anggota-anggota KPPS, atau PTPS, TPS, PPK, dan lain-lain, terkait mereka yang sudah meninggal dunia, kita juga ingin mendengar statement dari KPU dan Bawaslu. Karena kita juga negara demokrasi, kita ingin mengetahui dengan hal ini,” sindir HMI.
Bahasa mengetahui, terang Sharul secara dasarnya kita semua sudah tahu, dari kasus 2019 kemarin, tetapi hari ini perlu juga ada penekanan-penekanan dari KPU dan Bawaslu terkait dengan korban yang sudah meninggal itu.
“Apa yang terjadi, bagaimana dengan tes psikologi nya, tes penyebab kematiannya, kita ingin tahu. Dan dalam peraturan Undang-undang juga diatur barang itu, kita juga melihat dari situ,” tandasnya.
Kedua Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan diskusi ini, lanjut Sharul menyebutkan Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si, Dosen Fisip Untan dan Zulfidar Zaidar Mohtar, SE.,M.M Anggota DPRD Kota Pontianak.
Sementara itu, Dr. Herlan menyampaikan bahwa kegiatan yang dihadirinya tersebut merupakan bagian dari upaya Fakultas memfasilitasi untuk mengeluarkan berbagai informasi, berbagai keluhan dari Mahasiswa nya.
“Kami dari pihak Fakultas mempersilakan, karena ini demokrasi, dan ini juga bagian dari bagaimana mereka berpikir kritis, oleh sebab itu, kami mempersilakan, dari pada demonya keluar, lebih baik demonya secara diskusi seperti ini, ini jauh lebih terhormat bagi saya,” ungkap Dr. Herlan.
Menurut Dosen Untan ini, pihaknya tidak melarang Mahasiswa untuk melakukan demo, tetapi dia mengingatkan kalau demo harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan hukum.
“Kita berikan kebebasan kepada mahasiswa, tapi itu tadi kuncinya tidak merusak fasilitas negara. Oleh karena itu, pertemuan hari ini sebenarnya merupakan bagian, bagaimana mereka melihat penomena yang terjadi di Pemilu 2024 ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Dia menekankan dan mengingatkan agar jangan sampai pasca Pemilu berujung pada perpecahan NKRI.
“Intinya saya berharap, jangan sampai gara-gara Pemilu seperti ini, negara kita terpecah belah. Itu yang tidak kita harapkan,” pungkasnya.
Editor: Adrianus Susanto318