Jakarta – Berkembangnya atas pernyataan seorang Menteri Desa PDT Yandri Susanto, terkait Wartawan Bodrex dan LSM menuai polemik (3/2/2025).
Pada saat menyampaikan pernyataan itu, ketika Menteri Desa PDT Yandri Susanto menggelar rapat dan didampingi wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, dihadiri Kabarhakam Komjen Pol Fadil Imran, dan Kejaksaan Agung melalui forum di Jakarta kemarin, melalui media televisi dan media sosial.
Beredarnya video itu ketika rapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyampaikan.
Yandri Susanto lewat durasi video, Ia diduga dengan sengaja telah menggiring opini dan, diduga telah memfitnah dan mencemarkan nama profesi baik, Wartawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas statement yang Ia sampaikan.
Menurutnya, keberadaan nya (mereka) paling banyak mengganggu Kepala Desa. Dan itu dilakukan oleh LSM & Wartawan Bodrex, karena mereka mutar itu.
Hari ini minta 1 (satu) juta, bayangkan kalau 300 desa (tiga ratus desa) Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta), kata Yandri Susanto.
Bayangkan kalah gaji Kemendes itu, kalah itu gaji menteri dapat 300.000.000 (tiga ratus juta) itu, ya kan, ucap menteri Desa PDT.
Ia menambahkan, oleh karena itu pihak kepolisian dan kejaksaan, mohon ditertibkan dan ditangkapi saja itu,..Pak Polisi LSM dan Wartawan Bodrex itu, yang mengganggu kerja para kepala desa itu”.
Atas pernyataan sikap tersebut bergejolak para insan pencari berita dan LSM bersatu, butuh klarifikasi dari statment pernyataan Menteri Desa tersebut.
Dewan Pengurus Daerah, Serikat Praktisi Media Indonesia (DPD SPMI) Provinsi Jawa Barat angkat bicara.
Ketua DPD SPMI Prov. Jabar Saidi Hartono mengatakan, Ia mengkritisi terkait pernyataan Menteri Desa PDT Yandri Susanto.
Kami selaku praktisi media sangat menyayangkan, atas pernyataan seorang pimpinan dan pejabat nomor satu pemerintah desa se-Nasional.
Penyataan dalam forum rapat tersebut yang dihadirkan banyak pihak, baik kepolisian, kejaksaan maupun seluruh desa se-Indonesia turut mendengarkan ucapan sang menteri Desa.
Hal pernyataan itu, menurut kami sangat disayangkan seorang figure pejabat publik dan mewakili pemerintah pusat, ujarnya.
Kami mengharapkan kepada Pak menteri untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Terkait wartawan benar itu seperti apa?
Dan bagaimana wartawan Bodrex itu yang di sampaikan Pak menteri seperti apa,?
Saidi menambahkan, “Dan bagaimana rangkaian nya desa desa memberikan uang senilai satu juta kepada wartawan Bodrex. Dan kami menginginkan keterbukaan siapa oknum wartawan Bodrex yang dimaksud?.
Jangan sampai pernyataan hal ini, menjadi kerancuan meluas bagi kami. Kami berharap Pak menteri menyikapi persoalan ini dengan serius.
Dan kami selalu bersienergi terhadap pemerintah dan mendukung Indonesia Maju, Indonesia Merah Putih, pungkasnya.