redaksisatu.id – Isu ijazah palsu kembali mengemuka, memantik perdebatan panjang yang seakan tak pernah mencapai ujung. Setiap kali rakyat berharap diskusi ini selesai, selalu muncul babak baru, versi baru, dan alasan baru. Seakan-akan urusan ijazah—yang bagi masyarakat biasa begitu sederhana—menjadi persoalan rumit ketika menyangkut para tokoh besar negeri ini.
Bagi rakyat kecil, perjalanan mendapatkan ijazah itu jelas: sekolah, belajar, ikut ujian, lalu menerima hasilnya apa adanya—lulus atau tidak lulus. Tidak ada ruang untuk manipulasi, ijasah palsu tidak ada privilese yang bisa mengubah sejarah pendidikan seseorang. Tetapi ketika menyentuh ranah politik, ijazah bisa berubah menjadi senjata, pertahanan, bahkan komoditas transaksi kekuasaan.
Dari Masalah Akademik Menjadi Alat Politik
Isu ijazah palsu selalu berputar dalam siklus yang sama: pengakuan sepihak, tuduhan, klarifikasi, balasan, lalu tenggelam oleh isu baru tanpa kesimpulan. Rakyat pun bingung: apakah benar-benar sulit membuktikan keaslian satu dokumen? Atau justru ada yang sengaja dibiarkan rumit demi kepentingan tertentu?
Dalam politik, ijazah tak lagi sekadar bukti pendidikan. Ia menjadi alat untuk membangun narasi: siapa yang layak, siapa yang tidak. Bahkan lebih jauh, ia menjadi sarana untuk menguji seberapa jauh rakyat bisa dikelabui. Yang ironis, debat ini seringkali tidak menyentuh esensi: kejujuran dan integritas.
Ketika Kejujuran Menjadi Barang Mewah
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tetapi yang semakin langka adalah mereka yang berani jujur, terutama ketika menyangkut kekuasaan.
Di banyak daerah, anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah, belajar di ruang kelas yang kadang nyaris roboh, mengumpulkan rupiah demi rupiah hanya untuk biaya fotokopi tugas—semuanya dilakukan demi mendapatkan ijazah asli yang benar-benar mereka perjuangkan.
Lalu ketika mereka melihat para “orang hebat” menghindar dari pertanyaan sederhana tentang pendidikan mereka sendiri, rasa kecewa itu membekas. Apalagi ketika klarifikasi yang muncul justru makin membingungkan, bukan memperjelas.
Ketika Pekerja Bangunan Saja Ikut Komentar
Bahkan pekerja bangunan saja ikut menggeleng-gelengkan kepala.
“Lho, ijazah kok sulit sekali pembuktiannya?” begitu komentar mereka sambil ngopi di pinggir proyek.
Bagi mereka yang setiap hari memanggul semen, batu bata, dan besi, urusan ijazah itu semestinya jelas dan sederhana. Kalau benar ya benar, kalau palsu ya palsu. Tidak perlu konferensi pers, tidak perlu dalil berlapis-lapis, apalagi drama politik.
Logika mereka sederhana:
Kalau rakyat kecil bisa membuktikan identitas dan dokumen pentingnya hanya dalam sehari di kantor desa, mengapa para pejabat justru kesulitan membuktikan ijazahnya sendiri?
Pertanyaan itu menampar kesadaran publik, bahwa mungkin masalahnya bukan soal teknis pembuktian, tetapi kemauan politik untuk membuka kebenaran.
Mengapa Urusan Sederhana Dijadikan Rumit?
Di era digital, verifikasi dokumen akademik seharusnya tidak sulit. Lembaga pendidikan punya arsip, kementerian punya sistem data, dan publik punya hak untuk tahu.
Tetapi kenyataannya, yang muncul justru: data yang tiba-tiba hilang, keterangan yang berubah-ubah, saksi yang muncul dan menghilang, serta atmosfer penuh drama yang mencurigakan.
Keadaan seperti ini membuat rakyat bertanya-tanya: apakah negara ini memang tidak mampu menyelesaikan masalah ijazah palsu, atau sebenarnya tidak mau menyelesaikannya?
Kalau Rakyat Saja Diaudit, Mengapa Pemimpin Tidak?
Para penerima bansos diaudit. Petani diverifikasi sebelum menerima pupuk bersubsidi. Pedagang kecil harus memenuhi syarat berlapis untuk membuat izin usaha. Guru honorer diperiksa dokumennya berkali-kali sebelum diangkat. Tetapi ketika menyangkut tokoh besar, urusan sederhana seperti ijazah tiba-tiba menjadi rumit. Ini ironi yang menyakitkan.
Rakyat pantas mendapatkan pemimpin yang bersih, bukan pemimpin yang riwayat pendidikannya saja masih menjadi teka-teki.
Transparansi Itu Hak Rakyat, Bukan Ancaman
Tidak ada yang perlu merasa terancam oleh transparansi.
Kalau ijazah itu benar, publik akan kembali percaya.
Kalau salah, koreksi harus dilakukan demi kejelasan sejarah.
Tetapi selama kebenaran dianggap ancaman politik, persoalan ijazah palsu tidak akan pernah selesai.
Sampai Kapan?
Pertanyaan ini bukan hanya untuk para politisi, tetapi untuk semua pemegang kuasa negeri ini: Kapan kalian menyelesaikan masalah ijazah palsu ini? Apakah menunggu seluruh kepercayaan publik habis? Atau sebenarnya kalian memang tidak ingin masalah ini selesai karena terlalu banyak kepentingan yang terkait?
Rakyat tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin kejujuran. Mereka ingin pemimpin yang tidak perlu memoles masa lalunya demi terlihat pantas.
Kejujuran Adalah Pondasi, Bukan Hiasan
Pada akhirnya, ijazah hanyalah selembar kertas. Yang membuatnya bernilai adalah kejujuran di baliknya. Jika urusan paling dasar seperti riwayat pendidikan saja tidak bisa dijelaskan dengan jernih, bagaimana mungkin rakyat berharap pemimpin itu jujur dalam hal lain yang jauh lebih besar?
Dan hari ini, pertanyaan itu kembali bergema: “Politik ijazah palsu, kapan selesai wahai para orang hebat?”
Disclaimer:
Pernyataan ini murni merupakan keluh kesah seorang pekerja bangunan yang merasa heran mengapa pembuktian ijazah—yang bagi rakyat kecil tampak sederhana—justru menjadi rumit ketika menyangkut tokoh-tokoh besar. Ungkapan tersebut tidak mewakili lembaga, kelompok, atau pihak mana pun, dan disampaikan semata-mata sebagai suara hati rakyat jelata.
