REDAKSI SATU – Dugaan keterlibatan seorang Oknum Polda Kalimantan Barat berinisial Sl dalam bisnis pengolahan dan penjualan kayu ilegal mendapat sorotan dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar.
Informasi ini mencuat berdasarkan keterangan warga di kawasan Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang menyebut bahwa oknum anggota Kepolisian tersebut memiliki Sawmill penggergajian kayu) serta sebuah Gudang Pengumpulan Kayu.
Salah satu Pengamat, Herman menilai bahwa kesaksian warga yang menyampaikan informasi ini dinilai jujur dan berdasarkan fakta yang mereka ketahui secara langsung.
“Dua orang ibu yang memberikan informasi ini sudah lama berdomisili di tempat tersebut. Jika benar kepemilikan Sawmill itu adalah milik seorang anggota Kepolisian, tentu perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Polda Kalbar,” ujarnya.
Herman menekankan bahwa aspek kepemilikan, legalitas usaha, serta operasional bisnis tersebut harus ditelusuri secara mendalam. Jika memang terbukti ada unsur illegal logging, maka tidak hanya sanksi administratif yang dapat dikenakan, tetapi juga sanksi pidana.
“Kalau benar usaha ini ilegal dan dimiliki oleh anggota kepolisian, tentu ada pelanggaran hukum. Kepolisian harus mendalami apakah bisnis ini berjalan secara transparan atau justru ada indikasi penyembunyian permasalahan,” sindir seorang Pengamat.
Lebih lanjut, seorang Pengamat ini juga menyoroti aspek etika profesi dalam Kepolisian. Ia menegaskan bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis, apalagi yang berkaitan langsung dengan potensi pelanggaran hukum.
“Kata kuncinya adalah tidak boleh. Anggota Kepolisian tidak di perbolehkan berbisnis atau bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk usaha yang berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.
Sementara itu, penyidik Paminal Polda Kalbar, Sihar, menanggapi dugaan ini dengan menyatakan bahwa aturan internal kepolisian memperbolehkan anggota Polri berusaha, asalkan tidak mengganggu tugas pokok, tidak memanfaatkan jabatan atau kedudukan, serta tidak menggunakan fasilitas dinas.
Meski demikian, publik tetap menunggu langkah tegas dari Polda Kalbar untuk menyelidiki dugaan ini lebih lanjut, demi memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan etika dalam institusi Kepolisian.