Redaksi Satu – Dalam rangka mengatasi penanganan kebakaran hutan Riau, Menko Polkam pimpin rapat darurat karhutla Riau.
Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn), Budi Gunawan memastikan pemerintah mengerahkan upaya maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Penanganan darurat ini dinilai krusial mengingat dampak asap lintas batas yang berpotensi memengaruhi kredibilitas Indonesia di forum internasional.
Pernyataan itu disampaikan Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Riau secara hybrid, Rabu (23/7/2025).
Menko Polkam menekankan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan karhutla merupakan upaya penyelamatan masa depan bangsa, bukan sekadar tugas teknis.
“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Menko Budi Gunawan.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam menginstruksikan enam langkah strategis:
(1) percepatan pemadaman untuk mencegah perluasan asap
(2) deployment tim teknis Kementerian Kehutanan
(3) audit konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak
(4) moratorium izin baru lahan gambut
(5) penegakan hukum tanpa kompromi
(6) sanksi administratif maksimal termasuk pencabutan konsesi.
“Langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus, dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan.
Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, kemudian lakukan press release untuk efek deterrence.
Koordinasikan dengan Kejaksaan untuk percepatan proses hukum,” tegas Menko Polkam.
Menko juga menyiapkan strategi diplomasi menjelang pertemuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).
Indonesia akan menegaskan komitmen penuh terhadap kerjasama regional, termasuk opsi pengawasan lintas batas kolektif.
“Indonesia juga terbuka terhadap penguatan kerja sama regional, termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif,” ungkap Budi Gunawan.
Hingga Rabu (23/7), Desk Penanganan Karhutla yang dikomandoi BNPB telah melakukan operasi darat-udara termasuk water bombing dan modifikasi cuaca.
Polri telah menetapkan 31 tersangka dari 25 laporan kasus.
“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” pungkasnya.
