Belakangan ini sering terjadi, tata kelola infrastruktur pemerintah Kabupaten Bogor banyak keluhan dari masyarakat luas, (7/11/2023).
Terkait penggunaan anggaran daerah, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pun diduga pemerintah Kabupaten Bogor, tidak transparannya, di jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Seperti diketahui pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Bogor”,banyak sekali masyarakat mengeluhkan, adanya kebijakan kinerja dari pemerintahan Kabupaten Bogor.
Terkait pekerjaan proyek seperti infrastruktur, normalisasi, maupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan, termasuk aplikator.
Ketika crew media, menjumpai para politisi, di gedung Sekretariat Daerah, Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor.
Dalam wawancaranya sebut saja Andri salah satu, dewan penasehat DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor.
Menurut Andri dalam bincang – bincangnya, Ia menyampaikan terkait, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Dewan Penasehat DPD Partai Perindo ini mengatakan, dalam pandangan kacamata saya, saya selaku, salah satu dewan penasehat DPD Partai Perindo.
Andri menambahkan, pelaksanaan tata kelola, pemerintah Kabupaten Bogor carut marut.
Dengan sistemnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Ujar Andri.
Nah maka ke depan, artinya perbaikan-perbaikan itu harus tetap dilakukan. Tutur Andri.
Di antaranya bagaimana artinya, caranya Pemerintah Daerah itu melakukan, perbaikan-perbaikan, terkait namanya pembangunan.
Dan tidak ada lagi keberpihakan kepada pihak-pihak dalam artian,.. mari kalau memang, ‘mari kita utamakan, pengusaha lokal, kita utamakan pengusaha daerah, itu yang terpenting.
Karena bagaimanapun juga, pengusaha daerah itu kan sudah banyak, pengusaha daerah itu sudah bayar pajak, Ulas politisi bersahaja ini.
Kemudian pengusaha luar daerah, dari mana-mana telah datang, untuk mengambil bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Yang seharusnya Pemerintah Daerah itu bisa mensejahterakan itu, berjalan dengan baik. Bagaimana caranya dengan bersinergi dengan berbagai pihak.
Sehingga pembangunan Kabupaten Bogor ada merasa memiliki, oleh warga Kabupaten Bogor.
Tapi bukan warga luar yang sebatas mencari ruang, maka kalau kita bicara mengenai kearifan lokal.
Maka pengusaha warga Kabupaten Bogor lah, yang mempunyai rasa tanggung jawab.
Bagaimana caranya bukan mencari keuntungan keluar secarapribadi. Yang diambil” tetapi tanggung jawab moralitas, kuantitas, sebagai pengusaha warga Kabupaten Bogor.
Terkait mengenai pembangunan, saya tidak melihat Pemerintah Kabupaten Bogor on the track nya.
Semestinya kan on the track, bolehlah kearifan lokal itu dipakai. Karena apa,.. spekfikasi standar dari ULP ini, sangat diatur, melalui keputusan menurut peraturan Kementerian dari keputusan presiden.
Dari bidang masing-masing sehingga itu harusnya, diikuti bukan melakukan pembiaran terkait, dengan hal-hal bukan administrasi.
Dewan Penasehat menambahkan, di sinilah letak tidak kejelian ,Pemerintah Kabupaten Bogor, kira-kira begitu ya.
Harapan saya ,selaku dewan penasehat DPD Partai Perindo, mari bersama-sama kita melakukan pembangunan untuk Kabupaten Bogor.
Sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bogor, yang tujuannya untuk sejahtera, Harap Andri.
Jadi saya berharap ke depan itu pemerintah daerah itu, harus on the track di dalam rangka ,adanya upaya transparansi publik.
Jangan ada upaya istilah lika-liku baik pengusaha, baik Dinas, ULP, maupun Disdik.
Jadi saya berharap hal ini segera coba diperbaiki, dan tidak ada lagi timbul dalam hal, kerugian-kerugian di kemudian hari.
Karena dampaknya akan meluas di pembangunan. Mengapa saya katakan demikian karena bisa dibayangkan 20% itu layak dimenangkan oleh standar ULP sebetulnya menurut saya.
Dengan cara on the track dan melakukan penilaian secara, Responsif terhadap para peserta lelang, jadi tidak melulu 20% itu dianggap layak, dan dimenangkan.
Karena angka itu saja akan menyusut, dari harga harga yang kita borong ini, harga material itu tidak menentu.
Kemudian turunlah dari pengusaha itu turun 20%, tidak kembali pada norma-norma di ambang batas.
Tetapi itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan… dengan apa, dengan mutu kualitas dan kuantitas, tidak baik, Tegas Dewan Penasehat DPD Perindo.
Saya melihat memang itulah yang terjadi, saya juga sebagai pengusaha, mengetahui seluk beluk usaha bidang itu, dan saya memahami.
Saya melihat kesitu, itu jauh dari harapan, bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kemajuan di Indonesia.
Kalau kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, SDM di wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mau merubah.
Pemerintah Kabupaten Bogor di akan datang, langsung saja saya berharap Bupati Iwan Setiawan, yang akan berakhir masa jabatan hari itu, meninggalkan legency yang baik.
Sehingga menjadi panutan untuk masyarakat, Kabupaten Bogor ke depan. Dan saya selaku dewan penasihat DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor.
Saya mengucapkan Terima kasih atas pengabdian beliau, selama menjalankan pemerintahannya 5 tahun ini, menjadi lebih baik.
Walaupun masih banyak kekurangan, keluar jangan mencari mudah-mudahan ke depan kita menunggu, dari kementerian Dalam Negeri terkait pejabat sementara pemerintahan Kabupaten Bogor.
Entah siapa yang menggantikan, memang ada kewenangan dari DPRD Kabupaten Bogor, untuk mengajukan bersama-sama melalui usulan Kemendagri RI.
Diusulkan Bapak Presiden, yang akan ditunjuk oleh Kemendagri melalui, persetujuan Presiden, agar Kabupaten Bogor, menjadi Kabupaten termaju di Indonesia.
Dilain hal, Bupati Bogor Iwan Setiawan, saat dilokasi yang sama, ketika awak media, menanyakan perihal tentang proyek normalisasi segmen 2, di daerah Kalibaru Timur, Jalan. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Awak media menanyakan “ada kejanggalan masalah normalisasi, yang bernominal sebesar Rp.11.336.986.000 miliar, salah satunya adalah alamat yang dikerjakan oleh CV. Abadi tersebut”.
“CV. Abadi adalah selaku pemenang lelang dari ULP Kabupaten Bogor, bahwa CV. Abadi seharusnya tidak mendapatkan lelang.
Karena CV. Abadi di duga beralamat tepat berada di dalam sebuah gang, yang teramat sempit”, tanya awak media kepada Iwan Setiawan
Kemudian, Iwan Setiawan menjawab pertanyaan awak media tersebut. “Kalau masalah gang itu tidak masalah, tidak apa-apa.
Jangan ditanya-tanya, yang penting profesional dalam bekerja, dan selesai, jangan cari kemana-mana“, pungkas Iwan Setiawan.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Kabupaten Bogor Salahuddin angkat bicara, terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurutnya Pejabat itu harus amanah, pejabat itu harus bersih, pejabat itu harus tegak lurus dan Istiqomah.
Bukan sebaliknya kabel jadi duit, tanah jadi duit, air jadi duit bahkan semuanya jadi duit ujar Salahuddin ketua DPC Partai bulan bintang Kabupaten Bogor.
(Saidi Hartono).