Jakarta I Redaksi satu.id – Sejumlah menteri PDIP menyatakan akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum, Megawati pun sudah mendengar rencana menteri-menteri tersebut
Rencana untuk mundur para menteri PDIP itu sudah bulat. Para menteri bersangkutan sudah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Demikian hal itu disampaikan Deddy Sitorus, Politikus PDIP. Terkait rencana mundurnya sejumlah menteri PDIP di kabinet Jokowi itu sudah disampaikan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati.
Tanggapan Ibu Mega justru memilih soal tanggungjawab. Menjadi menteri itu adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat” kata Deddy Sitorus mengutip jawaban Megawati.
“Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden terus memakainya,” ujar Deddy, Sabtu, (11/11/2023).
Sebaliknya,Deddy juga menyebut bahwa PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.
Namun, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP tersebut.
“Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan,” ujarnya.
Menurut Deddy, dulunya para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.
“Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak,” kata dia menambahkan.
Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Disebut dalam Posisi Sulit
, pengamat politik, Vishnu Juwono sebelumnya mengaku mengkhawatirkan konflik antara Jokowi dan PDIP, partai yang menaunginya.
Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Jokowi – yang sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, PDIP merasa ditinggalkan. Gibran justru menjadi cawapres Prabowo.
“Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan,” ujar Vishnu.
Sekjend PDIP, Hasto juga mengatakan para pemimpin partai “tersandera” oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.
“PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo”. Para menteri PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema. ujar akademisi asal Universitas Indonesia itu.
‘Situasi demikian menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,’ jelasnya.
Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.
Dikatakannya, situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024. Dengan begitu diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai, ujarnya
PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan Pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.
“Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.”
Sementara itu, Jokowi memilih bungkam ketika diminta buka suara tentang para elite PDIP yang mengaku kecewa karena merasa ditinggalkannya.
Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat hanya tertawa sambil mengatakan enggan berkomentar.
“Saya tidak ingin mengomentari,” kata Jokowi.
Daftar Menteri PDIP di Kabinet Jokowi
Daftar dan profil singkat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
1. Yasonna Laoly
Yasonna Laoly adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sejak Oktober 2019. Dirinya termasuk politikus senior PDIP.
Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara tahun 1999 hingga 2003, dan MPR tahun 2004 hingga 2014.
2. Tri Rismaharini
Tri Rismaharini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Risma mulai menjabat sejak 23 Desember 2020.
3. Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR). Pria kelahiran Surakarta 1954 ini masih menjadi Menteri PUPR hingga sekarang .
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP,dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
4. Bintang Puspayoga
Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang karib disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju.
Wanita kelahiran Bali, 24 November 1968 ini adalah istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
5. Teten Masduki
Teten Masduki merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 hingga sekarang pada Kabinet Indonesia Maju.
Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis Anti Korupsi dan politisi PDIP. Dirinya bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu.
6. Azwar Anas
Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/9/2022), mengutip menpan.go.id.
Dirinya menggantikan Tjahjo Kumolo, MenPan RB yang telah meninggal dunia.
Sejumlah pekerjaan rumah strategis menanti sepak terjang pria yang pernah memimpin Banyuwangi dan aktif sebagai warga Nahdlatul Ulama ini.
7. Pramono Anung
Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 12 Agustus 2015.
Pria kelahiran 11 Juni 1963 sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009-2014.