Payakumbuh |redaksisatu.id– Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dr. Zulmaeta- Elzadaswarman, yang baru dilantik presiden Prabowo Subianto, baru- baru ini, apakah mampu benahi Manajemen Perusahaan Air Minum ” Tirta Sago ” ( PAMTIGO ) dituduh sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) karena baik Direksi dan Dewan Pengawas perusahaan daerah itu ditenggarai terafiliasi dengan Partai Politik. Mampukah ?
Soalnya berdasarkan temuan Lembaga Kontrol Advokasi ” Elang Indonesia, yakni Direksi serta Dewan Pengawas ( Dewas ) Perusahaan Daerah itu, ditenggarai selain sarat KKN juga ” Labrak ” UU No.23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMD. Benarkah demikian ?
Soalnya, LKA Elang Indonesia,yang dikomandoi Ketua Umum, Wisran juga telah laporkan dugaan korupsi kas Pamtigo senilai Rp.42 Miliar dengan dalih ” Deposito dan Giro” ke Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, juga berpotensi KKN penetapan tiga Direksi ( Direktur Utama, Khairul Ikhwan, Direktur Umum, Media Purnama, Direktur Teknik, Agus Rianto- red) ditenggarai terafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ).
Demikian halnya Tiga Dewan Pengawas, yakni Rida Ananda, Sekdako Payakumbuh Hendriwanto,( sebelum dilantik terafiliasi dengan Partai Golkar dan Wahyudi Thamrin ( saat ini disebut- sebut terafiliasi dengan Partai Demokrat- red ), ungkap LKA Elang Indonesia.
Menurut Wisran, seyogyanya pemerintahan dibawah kendali presiden Prabowo Subianto, cq Institusi Penegak Hukum ( Kejaksaan- red ), tidak bermain ” Petak Umpet “, terkait dugaan penyimpangan di perusahaan daerah ( Pamtigo- red ), ditenggarai dikelola tiga Direksi juga diawasi tiga Dewas yang berpotensi berafiliasi dengan Partai Politik.
Soalnya secara tegas UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang larangan bagi pejabat daerah, termasuk anggota dewan pengawas dan direksi BUMD, untuk memiliki afiliasi dengan partai politik.
Juga pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMD.
Disebutkan, jika direksi dan dewan pengawas (Dewas) PDAM berasal dari partai politik, maka hal tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti:
1. Konflik kepentingan: Anggota partai politik mungkin memiliki kepentingan politik yang dapat mempengaruhi keputusan mereka sebagai direksi atau dewan pengawas PDAM.
2. Kurangnya independensi: Direksi dan dewan pengawas PDAM seharusnya independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.
3. Penggunaan PDAM untuk kepentingan politik: Partai politik mungkin menggunakan PDAM untuk kepentingan politik mereka, seperti mempengaruhi keputusan pengelolaan air atau menggunakan sumber daya PDAM untuk kegiatan politik.
Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya direksi dan dewan pengawas PDAM dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, dan pengalaman mereka, bukan berdasarkan afiliasi partai politik.
Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa direksi dan dewan pengawas BUMD harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kemampuan, integritas, dan pengalaman yang relevan.
Selain itu, PP juga mengatur tentang larangan bagi anggota dewan pengawas dan direksi BUMD untuk memiliki afiliasi dengan partai politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas pengelolaan BUMD.
Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas pengelolaan pemerintahan daerah dan BUMD.
Ditambahkan Wisran, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pengelolaan, dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutkan bahwa direksi dan dewan pengawas BUMD
mengatur tentang larangan bagi anggota dewan pengawas dan direksi BUMD untuk memiliki afiliasi dengan partai politik, serta untuk melakukan kegiatan politik dalam menjalankan tugasnya. ( EI )