REDAKSI SATU – Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia DPP Legatisi Indonesia, Akhyani BA secara tegas minta institusi Penegak Hukum melalui Polda Kalimantan Barat mengawal program pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk melakukan penegakan aturan dan hukum terhadap oknum Anggota DPRD yang diduga kuat menjadi BOS Pembeli Emas dari hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketum DPP Legatisi Indonesia saat dikonfirmasi langsung oleh media online Redaksi Satu, Kepala Koordinator Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis 16 Juli 2026, siang.
“Ketum DPP Legatisi Indonesia secara tegas minta Kapolda Kalbar yang baru harus segara melakukan tindakan hukum terhadap oknum Legislatif dan oknum Pejabat yang diduga kuat menampung emas dari hasil Pertambangan Emas Ilegal,” ungkap Akhyani.
Ketum DPP Legatisi Indonesia menilai, dibawah kepemimpinan Kapolda Kalbar yang baru Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar perlunya melakukan tindakan hukum segera terhadap beberapa anggota DPRD yang saat ini sudah mulai mencuat ke Publik. Tindakan hukum tersebut perlu segera dilakukan agar hukum tidak dinilai hanya tajam ke bawa, tapi tumpul ke atas.
“Oknum Pejabat dan oknum anggota Legislatif tersebut jangan-jangan ada melakukan tindakan mufakat jahat dengan si Aseng yang sudah di tahan Kejagung itu. Tangkap oknum Pejabat itu, perbuatan mereka sudah merugikan negara, pemerintah daerah dan masyarakat luas. Penegakan hukum jangan hanya pada karyawan atau pekerja, tangkap oknum pejabat dan oknum Legislatif yang memberikan modal untuk membeli Emas dari hasil Pertambangan Ilegal itu,” ujarnya.
