Sipungguk, Kampar I redaksisatu.id – Kepala Desa Sipungguk, Mawardi memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan penyerobotan lahan dan dugaan pembuatan surat hibah oleh oknum staf desa. Ia menegaskan seluruh proses administrasi desa kini diperketat serta diawasi, sekaligus membantah kabar miring yang dinilai tidak sesuai fakta.
Menurut Kepala Desa , pembuatan surat hibah maupun dokumen lahan sudah diatur jelas dalam peraturan desa. Karena muncul dugaan adanya dokumen yang dibuat tanpa prosedur resmi, pemerintah desa telah memfasilitasi tiga kali mediasi antar pihak yang bersengketa. “Sekitar 80 persen persoalan sudah ada titik terang, sisanya masih dalam proses,” ujarnya.
Mawardi juga menekankan batas kewenangan antara pemerintah desa dan adat. Kepala desa hanya bertanggung jawab pada administrasi pemerintahan, sementara urusan tanah kaum atau nagari merupakan ranah ninik mamak dan lembaga adat.
ia membantah keras terkait tuduhan seorang staf desa berinisial “M” yang disebut membuat surat hibah atas nama warga lain,. “Seluruh surat hanya keluar atas instruksi resmi kepala desa. Tidak ada surat hibah yang diterbitkan tanpa prosedur,” tegasnya. Pemerintah desa, lanjutnya, hanya mengeluarkan dokumen resmi seperti SKT (Surat Keterangan Tanah), Surat Jual Beli, dan SKR (Surat Keterangan Rinci).
Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, desa berencana melimpahkan penyelesaian ke Lembaga Adat Kaum (LAK). Jalur adat dianggap penting agar keputusan memiliki legitimasi dan diterima masyarakat.
Kepala Desa Sipungguk pun mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi isu yang belum terverifikasi. “Kita harus menghormati regulasi desa, aturan adat, dan prosedur administrasi agar konflik tidak berlarut-larut,” tutupnya. ( Arul )
