REDAKSI SATU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat bersama stakeholder terkait melakukan sinergi dan kolaborasi demi meningkatkan penerimaan negara melalui sektor usaha kratom dalam Konferensi Pers di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Pontianak, pada Rabu 26 Februari 2025, siang.
Stakeholder terkait bersama DJP Kalimantan Barat yang berkolaborasi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor usaha kratom tersebut, yakni Polda Kalimantan Barat, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih dan mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah substitusi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah dalam rangka program efisiensi.
Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa dilihat dari proses bisnis Daftar, Hitung, Bayar, Lapor (DHBL) kesadaran mengenai kewajiban perpajakan dari para pengusaha kratom masih kurang baik.
“Saat ni kami sedang melakukan pendalaman atas potensi pajak dari pengusaha kratom yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Inge.
Terdapat lebih dari seratus kontainer yang telah diberi izin untuk melakukan ekspor. Kontainer tersebut dimiliki oleh Perusahaan yang sebagian besar terdaftar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
“Atas hasil pendalaman potensi pajak tersebut telah dilakukan Joint Program mulai dari Joint Intelligence, Joint Analys, Joint Audit, sampai dengan Joint Investigasi,” ujarnya.
Ia menekankan, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat akan tetap mengedepankan edukasi dan pengawasan namun apabila diperlukan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat dengan dukungan dari Polda Kalimantan Barat, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat.
“Sampai dengan saat ini potensi pajak yang telah dilakukan perhitungan yaitu sebesar Rp9.527.040.668 (Sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah),” ungkap Inge.
Kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat meyakini masih banyak potensi pajak yang akan tergali dalam kegiatan Joint Program ini, dengan tujuan meningkatkan PAD, mencari substitusi pengurangan DBH, meningkatkan tax ratio dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran kewajiban perpajakan wajib pajak di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan ini, DJP Kalimantan Barat mohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan serta hubungan kerja sama yang baik dan perkenan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BINDA Kalimantan Barat dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, sahabat pers dan semua pihak terkait lainnya.
“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada laman pajak.go.id,” pungkasnya.