Komite IV DPD RI Nilai UU No 1 Tahun 2016 Perlu Perbaikan

Komite IV DPD RI menilai adanya permasalahan implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sehingga dinilai perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif. "Kami mengidentifikasi dan menemukan beberapa permasalahan dalam pengaturan regulasinya serta implementasinya di lapangan. Melalui rapat ini kami perlu...

Komite IV DPD RI Soroti Temuan di Daerah Yang Potensi Rugikan Negara 

Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja (raker) dengan Auditor Utama BPK RI terkait pengawasan pelaksanaan UU No. 6/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah. Dalam raker tersebut, Komite IV DPD RI menyoroti masih banyaknya temuan...

Hasan Basri Minta Kemenag Timbang Kembali Usulan BPIH 2023

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023.  Pasalnya, kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp30 juta, dinilai memberatkan masyarakat. BPIH yang diusulkan Kemenag...

Perekonomian Desa Masuk Akal Melalui Sektor Pertanian

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai lebih masuk akal jika perekonomian desa ditingkatkan melalui sektor pertanian daripada pariwisata.  Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perekonomian desa tidak banyak terdongkrak lewat sektor pariwisata.“Dan fakta yang terjadi lapangan, wisata desa...

Komite IV DPD RI Awasi Pelaksanaan UU NO. 6 Tahun 2021 di Bali

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Kunjungan Kerja di Provinsi Bali, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Kunjungan kerja Komite IV DPD RItersebut,...

Kemenag Harus Kaji Ulang Rencana Kenaikan Biaya Ibadah Haji 2023

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023. Menurutnya, saat perekonomian masyarakat mulai menggeliat pasca wabah Covid, usulan tersebut dinilai tidak tepat."Sejak tahun 2020 lalu kita masih berupaya...

UUD 1945 Naskah Asli Tidak Ada Sistem Bikameral

Salah satu hal yang menjadi pertanyaan krusial jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, adalah tidak adanya sistem bikameral. Sehingga, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dipilih melalui pemilu tak lagi dikenal.  Dalam orasinya Ketua DPD RI, AA...

DPD RI Terdepan dan Konsisten Membela Kepentingan Daerah dan Desa

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin mengaku sangat mendukung setiap kebijakan yang mengarah pada penguatan kewenangan dan terakomodasinya kepentingan pemerintah daerah dan desa. "DPD RI sejak awal memang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan...

Pengadilan Negeri Jakpus Tolak Gugatan Fadel Muhammad

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang dilayangkan anggota DPD RI, Fadel Muhammad terhadap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai tergugat I dan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin sebagai tergugat II. Pengadilan Negeri Jakpus menyatakan tidak...

Addendum UUD 1945, LaNyalla Usulkan Peserta Pemilu Dari Unsur Perseorangan Masuk DPR RI

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulkan dalam perubahan sistem asli melalui teknik addendum, agar terdapat peserta pemilu dari unsur perseorangan masuk sebagai bagian dari DPR RI. Gagasan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, Ketua DPD RI LaNyala, usulkan...

Latest News

Pakor Polwan Polda Kalbar Pimpin Gaktibplin, Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

REDAKSI SATU – Pakor Polwan Polda Kalimantan Barat AKBP Novalina Tarihoran, S.T., S.I.K., M.I.K., melaksanakan kegiatan Penegakan, Ketertiban, dan...