Limapuluh-Kota I Redaksi satu.id — Malam itu cuaca lembab melingkupi kawasan perumahan subsidi di Jorong Padang Rantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Di tengah hembusan angin malam, puluhan warga berkumpul dengan tujuan yang sama: mengakhiri rasa curiga yang selama ini mereka pendam.
Rumah di blok M milik seorang perempuan berstatus janda menjadi titik perhatian. Pintu tertutup rapat, lampu masih menyala meski malam kian larut. Di dalamnya, berhembus aroma aib.Seperti dugaan warga selama ini, tengah bermesraan seorang pejabat publik dan seorang aparatur sipil negara.
“Sudah lama kami memantau,” kata Man (52), warga setempat. “Mereka sering berduaan sampai malam. Malam itu, langsung kami gerebek.”
Pria itu bukan orang biasa. Ia adalah ”H”, anggota DPRD Limapuluh Kota dua periode, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra. Sementara perempuan yang menemaninya adalah MR, pejabat eselon III di Sekretariat DPRD kabupaten setempat, seorang janda beranak satu.
Bagi masyarakat Luak Limopuluah dan Sumatera Barat umumnya, perilaku “main perempuan” bukan sekadar pelanggaran pribadi, tetapi aib yang mencoreng nama keluarga dan kaum kerabat. Norma adat dan ajaran agama memandangnya sebagai tindakan tak bermoral, tanpa toleransi bagi pelakunya — apalagi jika ia adalah wakil rakyat di DPRD yang mestinya menjadi teladan.
Pengurus komplek, Alex, membenarkan kejadian pada 4 Agustus lalu itu. Masalah tersebut diselesaikan malam itu juga secara kekeluargaan, dengan menghadirkan pihak keluarga dari kedua belah pihak. Surat perjanjian pun dibuat dan ditandatangani, seolah menjadi penutup dari peristiwa malam itu.
Namun, di luar pagar rumah dan meja perjanjian, kabar ini menyebar cepat. Di ruang-ruang kantor, obrolan di warung kopi, hingga lini masa media sosial, nama kedua oknum itu menjadi bahan perbincangan. “Bukan saja merusak nama pribadi, tapi mencoreng citra lembaga dan partai,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, H belum memberi tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan media. Sementara itu, publik bertanya-tanya: bagaimana seorang wakil rakyat, yang semestinya menjaga martabat dan amanah, bisa terperosok dalam pelanggaran etika sedalam ini?
Di negeri yang menjunjung adat dan agama, skandal seperti ini bukan sekadar urusan privat. Ia adalah luka sosial — sebuah pengingat bahwa jabatan tanpa integritas hanya akan menyisakan kehormatan yang hancur di mata rakyat.
