Redaksisatu.id – Penolakan oleh mahasiswa Sulawesi terhadap rencana kehadiran Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional PSI di Sulawesi bukanlah peristiwa biasa.
Aksi penolakan bukan sekadar aksi mahasiswa menolak seorang mantan presiden hadir di forum partai, melainkan sinyal retakan relasi antara kekuasaan dan sebagian suara rakyat, khususnya generasi muda di daerah.
Sulawesi—yang selama ini dikenal relatif tenang dalam peta konflik politik nasional—tiba-tiba menjadi panggung penolakan oleh mahasiswa melampiaskan rasa ekspresi kekecewaan.
Spanduk, teriakan, Penolakan dan aksi jalanan mahasiswa menunjukkan satu pesan sederhana namun keras: legitimasi politik tidak otomatis melekat pada jabatan yang telah berakhir.
Dari Simbol Pembangunan ke Simbol Kontroversi
Jokowi pernah dipuja sebagai simbol harapan: presiden dari rakyat biasa, pembangunan dari pinggiran, dan keberpihakan pada daerah. Namun sekarang ada penolakan dari warga dan di mata sebagian mahasiswa hari ini, simbol itu mengalami pergeseran
Isu lingkungan, proyek besar yang dianggap mengabaikan ruang hidup rakyat, hingga kesan kuatnya oligarki dalam kebijakan negara, menjadi latar kekecewaan yang terakumulasi.
Penolakan ini tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah akumulasi ingatan publik—bahwa pembangunan yang masif tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial.
PSI dan Bayang-bayang Jokowi
Bagi PSI, kehadiran Jokowi jelas bernilai strategis. Ia magnet politik, sumber legitimasi, dan daya tarik elektoral. Namun justru di sinilah problemnya:
ketika sebuah partai muda terlalu bergantung pada figur, ia berisiko kehilangan daya kritis dan identitas ideologisnya sendiri.
Penolakan di Sulawesi seolah mengingatkan PSI bahwa politik anak muda bukan hanya soal branding dan figur populer, tetapi juga soal keberanian berdiri di hadapan suara kritis rakyat.
Mahasiswa dan Hak untuk Menolak
Dalam demokrasi, penolakan bukan dosa. Ia justru tanda kehidupan. Mahasiswa yang turun ke jalan bukan sedang membenci pribadi Jokowi, melainkan menggugat warisan kebijakan dan arah politik yang dianggap menjauh dari rakyat kecil.
Yang berbahaya justru jika penolakan semacam ini disederhanakan sebagai “tidak sopan”, “tidak tahu jasa”, atau “anti pembangunan”. Demokrasi tidak tumbuh dari kultus, tetapi dari perdebatan.
Makna Politik bagi Daerah
Bagi Sulawesi, peristiwa ini menandai satu hal penting:
daerah bukan sekadar panggung seremoni elite pusat. Ada kesadaran politik lokal yang ingin didengar, bukan hanya disalami.
Jika suara ini diabaikan, maka jarak antara pusat dan daerah akan semakin lebar—dan ketidakpercayaan akan tumbuh diam-diam.
Penutup
Penolakan Jokowi di Rakernas PSI di Sulawesi bukan akhir dari segalanya. Tapi ia adalah alarm demokrasi.
Alarm bahwa rakyat—terutama generasi muda—tidak lagi mudah terpesona oleh nama besar.
Alarm bahwa legitimasi harus terus diperbarui dengan keadilan, bukan nostalgia kekuasaan.
Politik yang sehat bukan yang selalu disambut tepuk tangan, melainkan yang berani menghadapi kritik tanpa mengeraskan telinga.
